OPINI – Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia semestinya bukan sekadar urusan bendera, upacara, dan lomba tujuh belasan. Ada pertanyaan yang lebih penting setelah 81 tahun merdeka, untuk apa kekuasaan diberikan kepada mereka yang mengelola negara?
Pertanyaan itu terutama layak diajukan kepada mereka yang hari ini menjadi bagian dari pemerintahan. Eksekutif maupun legislatif. Di pusat maupun daerah. Termasuk partai politik yang memperoleh mandat rakyat dan kemudian ikut menentukan arah kebijakan negara.
Kemerdekaan tidak pernah dimaksudkan sebagai tiket untuk menguasai negara. Kekuasaan adalah amanah. Bagi pejabat publik, pesan itu mestinya sederhana kekuasaan ada batasnya, jabatan ada akhirnya, dan pertanggungjawaban tidak ikut pensiun ketika masa jabatan selesai.
Karena itu, pengkhianatan terhadap perjuangan para pendiri republik bukan hanya dilakukan oleh mereka yang terang-terangan menentang negara. Pengkhianatan juga bisa datang dari meja-meja birokrasi, ruang rapat parlemen, kantor pemerintah, bahkan dari mereka yang setiap hari mengucapkan sumpah jabatan.
Rakyat memilih wakilnya bukan agar mereka menjadi pemilik negara. Rakyat membayar pajak bukan untuk membiayai gaya hidup kekuasaan. Dan jabatan publik bukan warisan keluarga yang dapat diwariskan dari satu periode politik ke periode berikutnya.
Karena itu, momentum kemerdekaan mestinya menjadi saat untuk mawas diri. Pemerintah harus berani melihat kekurangannya sendiri. Parlemen harus bersedia mengoreksi dirinya. Partai politik harus berhenti menganggap kekuasaan sebagai tujuan akhir. Sedangkan masyarakat perlu terus mengawasi, bukan hanya ketika kasus besar meledak.
Kemerdekaan memang telah diraih pada 1945. Tetapi membebaskan negara dari korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan politik transaksional adalah pekerjaan yang belum selesai.
Jangan sampai kita terlalu sibuk mengibarkan Merah Putih di halaman kantor, sementara nilai-nilai kemerdekaan justru diturunkan dari ruang rapat.
Barangkali makna kemerdekaan yang paling sederhana negara bukan milik mereka yang sedang berkuasa. Negara adalah milik rakyat, dan kekuasaan hanyalah titipan.
Itulah kemerdekaan yang sesungguhnya, kemerdekaan yang tidak berhenti pada pembebasan sebuah bangsa dari penjajahan, tetapi terus bekerja setiap hari untuk memerdekakan manusia yang hidup di dalamnya. Itulah merdeka untuk sejahtera.
Kemerdekaan tidak boleh berhenti pada slogan dan seremoni. Jika pemerintah terus menutup mata terhadap penderitaan rakyat, jika hukum masih diperdagangkan, maka 17 Agustus hanyalah pesta kosong tanpa makna. Kini saatnya pemerintah berhenti menjadikan rakyat sebagai korban kebijakan.
Praktisi Hukum & Aktivis Anti Korupsi
