BANDUNG BARAT – Menjelang peringatan Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat (KBB) ke-19, wajah birokrasi daerah justru diterpa badai krisis kepercayaan publik. Berbagai persoalan yang mencuat dalam beberapa waktu terakhir dinilai bukan lagi sekadar persoalan administratif, melainkan telah berkembang menjadi krisis moral dan integritas yang mengancam sendi-sendi pemerintahan.
Belum reda sorotan masyarakat terhadap lambannya penanganan kasus dugaan asusila yang melibatkan oknum pejabat, serta kontroversi laporan polisi terhadap aktivis yang dianggap sebagai bentuk pembungkaman kritik, kini publik kembali dikejutkan dengan munculnya laporan dugaan praktik jual-beli jabatan dalam proses rotasi dan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Situasi tersebut memicu reaksi keras dari Komunitas BALAD KBB. Organisasi masyarakat itu bahkan menyebut kondisi birokrasi KBB telah memasuki fase “darurat komplikasi akut”, sehingga memerlukan langkah penyelamatan total, baik secara administratif, hukum, maupun moral.
Koordinator Lapangan BALAD KBB menilai dugaan praktik transaksional dalam pengisian jabatan menjadi potret nyata rusaknya tata kelola pemerintahan. Menurutnya, dugaan adanya tarif tertentu dalam proses mutasi dan promosi jabatan merupakan jawaban atas mandulnya penegakan etika serta lemahnya sanksi terhadap pelanggaran moral yang terjadi di lingkungan birokrasi.
“Jika benar jabatan bisa diperjualbelikan, maka integritas birokrasi sedang dipertaruhkan. Jangan heran apabila lahir pejabat-pejabat yang tidak lagi memiliki komitmen moral terhadap amanah jabatan, karena sejak awal prosesnya sudah diduga tercemar kepentingan transaksional,” tegasnya, Kamis (11/6).
BALAD KBB menilai berbagai persoalan yang muncul belakangan bukanlah kejadian yang berdiri sendiri. Dugaan jual-beli jabatan, penanganan kasus asusila yang dinilai berlarut-larut, hingga tekanan terhadap pihak-pihak yang menyuarakan kritik disebut sebagai rangkaian gejala dari kerusakan sistemik yang sedang menggerogoti birokrasi Bandung Barat.
Bahkan, komunitas tersebut mencurigai agenda rotasi-mutasi yang tengah digulirkan bukan semata bertujuan untuk penyegaran organisasi dan peningkatan kinerja, melainkan berpotensi menjadi ruang transaksi kepentingan sekaligus upaya mengalihkan perhatian publik dari kasus-kasus yang sebelumnya mencuat.
Sebagai bentuk sikap politik dan moral, BALAD KBB bersama sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, pendiri Kabupaten Bandung Barat, hingga kalangan mahasiswa menyampaikan tiga tuntutan utama.
Pertama, mendesak pemerintah daerah menghentikan seluruh proses rotasi-mutasi hingga dugaan praktik jual-beli jabatan diusut tuntas secara terbuka dan transparan oleh aparat penegak hukum.
Kedua, meminta Inspektorat dan pihak berwenang segera mengambil langkah tegas terhadap oknum ASN yang diduga terlibat pelanggaran asusila berat, tanpa lagi melakukan penguluran waktu yang berpotensi melukai rasa keadilan masyarakat.
Ketiga, menggelar gerakan simbolik berupa Ruqyah Syar’iyyah Massal di halaman Kantor Bupati Bandung Barat sebagai bentuk kritik moral terhadap kondisi birokrasi yang dinilai telah kehilangan arah dan nurani.
Menurut BALAD KBB, peringatan Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat seharusnya menjadi momentum refleksi terhadap cita-cita luhur para pendiri daerah. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Publik disuguhi rentetan kontroversi yang mencederai marwah pemerintahan dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
“Jangan jadikan HUT KBB ke-19 sebagai pesta seremonial di tengah jeritan integritas yang sedang sekarat. Kabupaten Bandung Barat membutuhkan keberanian untuk membersihkan diri, bukan sekadar mempercantik panggung perayaan,” tegas pernyataan tersebut.
Kini pertanyaan besar yang menggantung di ruang publik adalah: apakah pemerintah daerah berani membuka seluruh dugaan persoalan yang mengemuka secara transparan, atau justru memilih membiarkan krisis kepercayaan ini terus membesar hingga menjadi bom waktu bagi masa depan Bandung Barat?
Jawabannya akan menentukan apakah HUT ke-19 menjadi tonggak kebangkitan moral birokrasi, atau sekadar penanda bertambahnya usia di tengah semakin rapuhnya integritas pemerintahan.
Red
