ARTIKEL, Globalindo.Net – Di negeri ini, bicara soal rakyat memang mudah. Hampir semua partai politik punya slogan kerakyatan. Hampir semua pejabat mengaku lahir dari suara rakyat. Tapi ketika rakyat benar-benar berhadapan dengan kekuatan besar, barulah terlihat siapa yang sekadar pandai berbicara dan siapa yang benar-benar mau berdiri di depan.
Polemik pembangunan Batalyon di Kabupaten Sumenep menjadi contoh nyata. Di satu sisi ada program strategis negara yang tentu dianggap penting. Namun di sisi lain, ada masyarakat yang juga memegang bukti sah berupa SHM atas tanah yang kini menjadi polemik dengan pihak Perhutani.
Masyarakat Parsanga tidak sedang menolak negara. Mereka hanya ingin haknya didengar dan dihormati. Sebab bagi rakyat kecil, tanah bukan sekadar aset, tetapi tempat hidup, tempat keluarga bertahan, dan warisan masa depan.
Ironisnya, di tengah kegelisahan masyarakat, tidak semua berani bersikap. Banyak yang memilih aman. Banyak yang lebih nyaman berdiri di belakang kekuasaan daripada berdiri di samping rakyat.
Namun publik juga melihat, masih ada yang turun langsung. Kader-kader PDI Perjuangan bersama Ketua DPRD Sumenep hadir menerima audiensi warga dan membuka ruang agar persoalan ini tidak menjadi konflik berkepanjangan.
Mungkin bagi sebagian orang itu hal biasa. Tapi di situasi politik hari ini, keberanian untuk mendengar rakyat secara langsung justru menjadi sesuatu yang mulai langka.
Rakyat akhirnya bisa menilai sendiri. Siapa yang benar-benar hadir ketika masyarakat membutuhkan pendampingan, dan siapa yang hanya hadir ketika kamera menyala atau musim pemilu tiba.
Karena pada akhirnya, politik bukan hanya soal menjaga hubungan dengan kekuasaan. Politik seharusnya tetap punya keberanian moral untuk memastikan rakyat kecil tidak merasa sendirian menghadapi persoalan besar.
Dan dari polemik inilah masyarakat mulai sadar, ternyata tidak semua partai siap berdiri di depan ketika urusannya menyangkut hak rakyat kecil.
**Jurnalis Senior Jatim
