Arjasa, Kangean – Amarah dan kekecewaan nelayan tradisional di pesisir Nyamplong Ondung, Desa Kalikatak, Kecamatan Arjasa, kini memuncak. Bukan tanpa sebab, perahu-perahu porsen terus berkeliaran dan menangkap ikan di kisaran 6 mil laut dari garis pantai—jarak yang jelas-jelas melanggar aturan dan mengancam mata pencaharian nelayan kecil.
Bagi warga, laut bukan sekadar hamparan biru, melainkan dapur kehidupan yang menghidupi anak dan istri mereka. Namun, sejak perahu porsen merajalela, jaring nelayan tradisional makin sering kosong. Mereka berangkat melaut dengan penuh harap, pulang dengan hasil yang tak cukup untuk membeli beras, apalagi menyekolahkan anak.
“Ini bukan lagi sekadar pencurian ikan, ini pencurian masa depan kami. Kami kehilangan penghasilan, sementara di rumah ada anak yang menunggu makan. Kalau pemerintah terus membiarkan, suatu saat anak cucu kita akan kehilangan sumber penghidupan,” tegas Buhari, warga Nyamplong Ondung, dengan nada getir.
Ia menambahkan, tugas negara bukan hanya membuat aturan di atas kertas, tetapi menegakkannya di lapangan. “Kami meminta pemerintah bersikap tegas! Dari camat, polsek, hingga polres, semua harus turun tangan. Jangan cuma menunggu laporan, tapi langsung bertindak. Jangan biarkan kami menderita selamanya,” ujarnya penuh emosi.
Warga menilai, sikap diam pemerintah selama ini seakan memberi ruang bagi pelaku untuk terus mengeruk kekayaan laut tanpa takut hukum. Padahal, dampaknya sangat nyata: nelayan kecil semakin miskin, konflik di laut berpotensi pecah, dan ekosistem laut terancam punah.
Mereka mendesak adanya operasi gabungan penertiban yang melibatkan aparat keamanan laut, Dinas Perikanan, dan pemerintah daerah. Selain itu, patroli rutin di perairan Nyamplong Ondung harus digencarkan, agar tidak ada lagi perahu porsen yang seenaknya merampas rezeki rakyat kecil.
“Kalau aturan hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas, itu bukan hukum namanya. Kami ingin keadilan, bukan janji. Jangan tunggu sampai rakyat bergerak sendiri di laut, baru pemerintah panik. Kami ini warga negara yang berhak dilindungi!” tambah Buhari.
Seruan ini bukan sekadar keluhan, tetapi peringatan keras bahwa penderitaan rakyat di pesisir sudah sampai pada titik jenuh. Jika pemerintah tetap bungkam, bukan tidak mungkin akan muncul perlawanan dari nelayan yang sudah habis kesabarannya.
Kini, semua mata tertuju pada aparat penegak hukum dan pejabat daerah. Masyarakat menunggu bukti nyata bahwa negara hadir untuk rakyatnya, bukan sekadar hadir di upacara dan rapat-rapat seremonial.
Pewarta : Hariyanto
