KAB CIREBON, JABAR
Globalindo.Net // Adanya kekosongan jabatan dalam Pemerintahan Kota Cirebon mendapat sorotan serius dari berbagai kalangan, salah satunya datang dari Ketua DPD LAKI Provinsi Jawa Barat, Khoirul Anwar, S.Pd.I.
Dalam siaran pers yang disampaikan kepada redaksi globalindo jabar, pada Senin 12/5/ 2025, Khoirul Anwar mengingatkan bahwa kekosongan yang terjadi sangat tidak baik bila di biarkan terlalu lama.
Ia menyoal beberapa jabatan PLT dilingkungan pemerintahan Kota Cirebon bisa berdampak kepada kegagalan program yang sudah direncanakan mengingat jabatan pelaksanan tugas (PLT) memiliki keterbatasan dalam mengambil kebijakan, khususnya dalam hal keuangan, kepegawaian, dan perencanaan strategis (renstra).
Ketua DPD LAKI Provinsi Jawa Barat itu mendorong Pemerintah Kota Cirebon secepatnya untuk segera mengisi posisi-posisi yang kosong, agar tidak menghambat kelancaran administrasi dan pelayanan public.
“Dari informasi yang beredar ada empat puluhan lebih jabatan yang kosong dilingkungan Pemerintah Kota Cirebon, jelas selain adanya keterbatasan kewenangan, yang tidak kalah seriusnya adalah factor psikologis pejabat yang bisa mengganggu kinerja,” ujarnya.
Khoirul mengkritik keras kenapa sampai saat ini Pemerintah Kota Cirebon belum lagi mengangkat pejabat definitive untuk mengisi kekosongan jabatan, padahal menurutnya banyak pejabat ASN dilingkungan Pemerintah Kota Cirebon yang dianggap kompeten.
“Kita tidak kekurangan pejabat untuk mengisi kekosongan, banyak para pejabat yang sudah siap, kenapa di biarkan terlalu lama, jangan sampai ini menimbulkan masalah baru semisal adanya jual beli jabatan,” ungkapnya.
Promosi Jabatan
Selain itu Ketua DPD LAKI Provinsi Jawa Barat itu mengomentari tentang promosi jabatan berdasarkan unsur kedekatan dan titipan yang menurutnya perilaku model seperti ini sudah saatnya dibuang jauh.
“hati-hati kami mengawasi setiap promosi jabatan dilingkungan Pemkot Cirebon apabila ada kejanggalan seperti adanya unsur KKN kami tak segan-segan untuk mengungkap hingga melaporkan ke aparat berwenang,” tegasnya.
Ditambahkan bahwa dalam pengisian jabatan harus dilakukan secara terbuka ‘open bidding’ atau lelang jabatan yang dilakukan secara transparan dan kompetitif untuk mendapatkan calon pejabat yang kompeten dan berintegritas.
Ely
