West Papua. Globalindo.Net // Gerakan Rakyat Pembebasan West Papua (GR-PWP) mobilisasi Rakyat Gelar Dukungan Ditempatkan Mengungkap pencatutan keuntungan perusahaan dan pelanggaran hak asasi manusia serta Pusat Kejahatan Iklim dan Keadilan di Queen Mary University of London akan menjadi tuan rumah Pengadilan Masyarakat Permanen mengenai Kekerasan Negara dan Lingkungan di Papua Barat yang akan berlangsung pada tanggal 27 hingga 29 Juni 2024. Sementara Gerakan Rakyat Pembebasan West Papua (GR-PWP), Mendukung Sidang tetap pengadilan Rakyat permanen tersebut pada hari ini Port Numbay Tanah Tabi West Papua 26 Juni 2024
Allen Halitopo Ketua Gerakan Rakyat Pembebasan West Papua Akomodir Rakyat Papua melakukan dukungan penuh kepada pengacara, Jaksa dan hakim yang akan menggelar sidang tetap pengadilan rakyat permanen tentang pelanggaran HAM, pelanggaran lingkungan hidup, pelanggaran kesehatan, pelanggaran pendidikan dan pelanggaran lainnya di West Papua. Ucapnya
Panel yang terdiri dari delapan hakim Pengadilan akan mendengarkan bukti dari sejumlah LSM internasional dan organisasi masyarakat sipil lokal, serta kesaksian dari individu yang telah menyaksikan pelanggaran hak asasi manusia dan perusakan lingkungan. Papua Barat adalah rumah bagi hutan hujan terbesar ketiga di dunia, yang saat ini terancam oleh pembangunan industri. Karena signifikansinya secara global, penindasan yang dilakukan oleh negara dan degradasi lingkungan di kawasan ini mempunyai dampak yang luas.
Pengadilan ini bertujuan untuk menarik perhatian global terhadap perlunya melindungi hutan hujan yang penting ini dengan mengeksplorasi hubungan mendalam antara demokrasi, kekerasan negara, dan kelestarian lingkungan di Papua Barat.
Profesor David Whyte, Direktur Pusat Kejahatan dan Keadilan Iklim, mengatakan: “Ada alasan bagus untuk menjadi tuan rumah acara penting ini di London. Perusahaan-perusahaan yang berbasis di London adalah penerima manfaat utama dari gas, pertambangan dan industri pertanian di Papua Barat, dan cadangan emas serta logam lainnya yang sangat besar diperdagangkan di London. Pengadilan ini akan mengungkap hubungan erat antara kekerasan yang dilakukan negara, degradasi lingkungan, dan pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh perusahaan transnasional dan lembaga lainnya.” katanya
Penuntutan akan dipimpin oleh pengacara Belanda yang terdaftar di Pengadilan, Fadjar Schouten Korwa, yang menyatakan: “Dengan adanya keputusan dari Pengadilan Rakyat Permanen terkemuka mengenai kejahatan terhadap masyarakat adat Papua di Papua Barat dan kegagalan negara Indonesia untuk melindungi masyarakat adat Papua Barat mereka dari pelanggaran hak asasi manusia HAM dan impunitas, kami berharap masa depan Papua Barat bebas dari ketidakadilan.” tambahnya
Pengacara Terkemuka West Papua, Gustaf Kawer mengatakan: “Aneksasi West Papua ke dalam Negara Indonesia adalah bagian dari sejarah panjang perusakan lingkungan dan kekerasan negara terhadap masyarakat Papua dan sumber daya alamnya. Harapan kami, setelah persidangan ini mengkaji bukti-bukti dan mendengarkan keterangan saksi dan ahli, masyarakat internasional dan PBB akan merespon situasi di West Papua dan mengevaluasi negara Indonesia sehingga dapat terjadi pemulihan sumber daya alam dan rakyat Papua. Tegasnya
Pengadilan Rakyat Permanen tentang Kekerasan Negara dan Lingkungan di Papua Barat berupaya untuk memulai serangkaian acara dan diskusi sepanjang tahun 2024 dan 2025, yang bertujuan untuk melibatkan Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan organisasi masyarakat sipil internasional. Pengadilan Rakyat Permanen untuk Papua Barat akan berlangsung pada Kamis 27 Juni – Sabtu 29 Juni 2024 di Queen Mary University of London, Kampus Mile End. Ucapnya
Beberapa Pengacara terkemuka yang akan ikut terlibat dalam Sidang Pengadilan Rakyat Permanen yg disingkat PPT yakni Teresa Almeida Cravo (Portugal) Donna Andrews (Afrika Selatan) Daniel Feierstein (Argentina) Marina Forti (Italia) Larry Lohmann (Inggris) Nello Rossi (Italia) dan Solomon Yeo (Kepulauan Solomon).
Pewarta : Dano Tabuni
