BANDUNG, Globalindo.Net – Di tengah derasnya ekspansi industri telekomunikasi nasional, gejolak internal di tubuh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Indonesia (APJATEL) justru kian mengeras. Sejumlah anggota mulai secara terbuka menyuarakan keresahan terhadap arah organisasi, pola kepemimpinan, hingga dugaan melemahnya prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Bagi sebagian anggota, persoalan yang terjadi saat ini bukan lagi sekadar perdebatan internal biasa, melainkan alarm serius atas masa depan organisasi yang dinilai mulai menjauh dari semangat demokrasi, kebersamaan, dan perlindungan terhadap kepentingan seluruh anggota.
Salah satu anggota APJATEL di Kota Bandung menyampaikan bahwa Munas Luar Biasa (Munaslub) menjadi langkah penting dan mendesak untuk menyelamatkan marwah organisasi.
“APJATEL ini dibangun sebagai rumah bersama operator jaringan telekomunikasi. Tapi sekarang ruang dialog makin sempit, aspirasi anggota terasa tidak didengar, dan keputusan penting dinilai berjalan tertutup. Kalau kondisi ini terus dibiarkan, organisasi akan kehilangan legitimasi moral di mata anggotanya sendiri,” ujarnya kepada Redaksi Globalindo Jabar, Rabu (06/05/2026).
Ia menegaskan, Munaslub bukan bentuk pembangkangan, melainkan mekanisme organisasi yang sah dan konstitusional sebagaimana diatur dalam AD/ART APJATEL.
“Jangan alergi terhadap evaluasi. Munaslub adalah instrumen koreksi dalam organisasi modern. Ini bukan soal menjatuhkan seseorang, tapi soal menyelamatkan organisasi agar kembali profesional, transparan, dan tidak dikuasai kepentingan kelompok tertentu,” tegasnya.
Menurutnya, ada sedikitnya lima persoalan besar yang kini menjadi sumber keresahan anggota. Mulai dari program relokasi kabel udara ke bawah tanah yang dinilai belum siap secara infrastruktur, tingginya biaya utilitas yang membebani operator, lemahnya koordinasi pusat dan daerah, belum adanya sistem utilitas terpadu yang jelas, hingga meningkatnya ketidakpuasan terhadap proses pengambilan keputusan.
“Operator di lapangan menghadapi tekanan besar. Tapi organisasi justru terkesan sibuk menjaga kepentingan elite internal. Ini yang memicu kekecewaan anggota di berbagai daerah,” katanya.
Kritik juga diarahkan pada pola kepemimpinan yang dianggap terlalu dominan dan tidak membuka ruang partisipasi yang sehat. Bahkan, muncul kekhawatiran adanya konsentrasi kekuasaan di lingkaran tertentu yang dianggap membuat organisasi berjalan secara personalistik.
“Organisasi sebesar APJATEL tidak boleh dikelola seperti kerajaan kecil. Semua anggota punya hak yang sama untuk didengar. Ketika aturan mulai dianggap menguntungkan kelompok tertentu, di situlah kepercayaan anggota mulai runtuh,” lanjutnya.
Meski demikian, ia menekankan bahwa gerakan konsolidasi untuk mendorong Munaslub harus dilakukan secara elegan dan konstitusional. Seluruh langkah, kata dia, wajib berpijak pada mekanisme organisasi dan tidak boleh berubah menjadi konflik destruktif.
“Perjuangan menyelamatkan organisasi harus tetap bermartabat. Jangan ada fitnah, jangan ada serangan personal. Fokusnya harus pada perbaikan tata kelola, transparansi anggaran, kebijakan utilitas, dan perlindungan kepentingan anggota,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh anggota APJATEL di berbagai wilayah untuk mulai membangun komunikasi dan konsolidasi yang sehat demi menyatukan aspirasi perubahan.
“Kalau mayoritas anggota memang menginginkan pembenahan, maka Munaslub harus menjadi momentum evaluasi total. Ini kesempatan untuk mengembalikan APJATEL kepada tujuan awalnya: menjadi organisasi yang independen, inklusif, dan benar-benar mewakili seluruh anggota, bukan segelintir elite,” pungkasnya.
Red
