SUMENEP, Globalindo.net — Program Makan Bergizi (MBG) yang digulirkan pemerintah sejatinya dimaksudkan sebagai intervensi serius untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah. Namun, menu MBG yang beredar di Desa Pakandangan Barat, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, justru memunculkan tanda tanya besar di ruang publik: apakah ini benar-benar menu bergizi, atau sekadar menggugurkan kewajiban program?
Berdasarkan dokumentasi yang beredar dari wilayah tersebut, satu paket MBG terlihat hanya terdiri dari nasi putih, lauk olahan sederhana, satu tusuk ikan lele dan tempe, sambal, irisan mentimun, serta beberapa butir jajanan kering. Secara kasat mata, komposisi ini sulit disebut sebagai menu bergizi seimbang, apalagi jika dikaitkan dengan standar kebutuhan nutrisi anak usia sekolah.
Persoalan mendasarnya bukan semata soal “ada atau tidak”, melainkan kesesuaian menu dengan tujuan program. Anak-anak membutuhkan protein hewani yang cukup, sayuran beragam, serta asupan vitamin dan mineral yang terukur. Menu yang disajikan di Pakandangan Barat justru terkesan minimalis, monoton, dan lebih menyerupai konsumsi praktis orang dewasa ketimbang menu edukatif bagi tumbuh kembang anak.
Kondisi ini mendorong publik mempertanyakan mekanisme perencanaan menu MBG di tingkat daerah. Apakah penyusunan menu melibatkan tenaga ahli gizi? Apakah ada evaluasi kandungan nutrisi sebelum menu didistribusikan ke sekolah-sekolah? Atau jangan-jangan standar program direduksi sebatas kecukupan administratif dan hitungan biaya per porsi?
MBG bukan sekadar soal makan gratis. Program ini membawa mandat strategis: menekan angka stunting, meningkatkan daya konsentrasi belajar, dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia sejak dini. Jika implementasinya di lapangan—termasuk di Pakandangan Barat—menyisakan banyak pertanyaan, maka tujuan besar tersebut berpotensi gagal di level paling mendasar.
Aspek transparansi anggaran pun tak bisa diabaikan. Masyarakat berhak mengetahui besaran biaya per porsi MBG, pola pengadaan bahan makanan, serta sistem pengawasan yang dijalankan pemerintah daerah. Tanpa keterbukaan, program sebesar MBG rawan tereduksi menjadi rutinitas seremonial tanpa dampak substansial.
Ironisnya, Sumenep dikenal kaya sumber pangan lokal bergizi. Laut, ladang, dan hasil tani Madura seharusnya bisa menjadi basis menu MBG yang berkualitas. Jika realitas di lapangan justru menunjukkan menu yang dipertanyakan, maka problemnya bukan pada ketersediaan bahan, melainkan pada kemauan dan keseriusan pengelolaan kebijakan.
MBG seharusnya menjadi investasi masa depan, bukan sekadar proyek penghabisan anggaran. Dan ketika menu yang disajikan di Pakandangan Barat memicu keraguan publik, pertanyaan itu sah diajukan: siapa yang bertanggung jawab atas kualitas gizi anak-anak di daerah ini ?, ”
Pewarta: HR
