ARTIKEL, JABAR
Globalindo.Net // Ekonomi Indonesia saat ini sedang dalam masa recovery setelah menghadapi berbagai tantangan global dan domestik. Meskipun demikian, Indonesia masih memiliki potensi besar untuk terus tumbuh dan berkembang.
Selain mendorong pertumbuhan ekonomi pemerintahpun terus melakukan upaya efisiensi guna pengalihan penggunaan anggaran yang lebih efektif hal ini tercantum Dalam Inpres No. 1 Tahun 2025 mengatur efisiensi belanja dalam APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Inpres ini ditujukan kepada seluruh pimpinan Kementerian/Lembaga dan Kepala Daerah, dengan target efisiensi belanja sebesar Rp 306,69 triliun. Efisiensi tersebut meliputi anggaran Kementerian/Lembaga (Rp 256,1 triliun) dan transfer ke daerah (Rp 50,59 triliun).
Menyimak saat ini pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan pertama 2025 mencapai 4,98%. Angka ini sedikit lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 4,87% pada periode yang sama.
Jawa Barat memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. namun, dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian, pemerintah perlu memperhatikan sektor usaha yang sedang berjalan di Jawa Barat.
Kebijakan efisiensi sangat penting dalam meningkatkan kinerja perekonomian Jawa Barat. Dengan efisiensi, pemerintah dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi biaya yang tidak perlu. Namun, kebijakan efisiensi harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak menghambat sektor usaha yang sedang berjalan.
Demikian disampaikan Ketua Presidium Corong Jabar Yusup Sumpena.SH ,Spm atau Kang Yus saat ditemui di kantor corong Jabar Jl. Nevtunus No. 8 Kota Bandung (28/05/25).
Beliau memimpin organisasi Corong Jabar sebagai wadah para pemikir, politisi. dan tokoh Jawa Barat beragam latar belakang keahlian, disiplin ilmu dan aktifitas profesional. Mendedikasikan diri untuk kepentingan masyarakat untuk tujuan demokratisasi, keadilan dan kesejahteraan.
Menurut Kang Yus sebuah kebijakan ada plus minus nya dan ada resikonya, tetapi keputusan atau kebijakan harus dianalisa secara makro dan manajerial yang sangat hati-hati jangan sampai menghambat pertumbuhan perekonomian sektor usaha maupun sektor lainnya,
“Efisiensi itu program yang sangat bagus guna mengalihkan pemanfaatan anggaran agar lebih efektif sesuai kebutuhan yang penting dan mendesak.” Imbuhnya.
Namun demikian kebijakan ini harus ditindak lanjuti dan disikapi oleh kepala daerah khususnya tingkat provinsi secara bijak, cerdas, transfaran dan akuntabel karena regulasi provinsi akan linier kepada pemerintah daerah di Jawa Barat.
Yus menambahkan, pada tahun anggaran 2025 Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan efisiensi sebesar Rp.5,1 triliun. Hasil efisiensi ini kemudian dialokasikan untuk berbagai program prioritas seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan sambungan listrik, dan renovasi rumah warga miskin.
Yus sependapat bahwa efisiensi yang dialihkan kesektor prioritas diatas sangat bagus untuk jangka panjang, namun demikian efisensi harus tetap memberikan ruang kepada pertumbuhan sektor-sektor lainnya termasuk sektor jasa wisata dan perhotelan yang kini sedang mengalami masa kesulitan.
Jawa Barat memiliki jumlah hotel yang terbilang cukup banyak ada sekitar 620 hotel berbintang dan 2.570 hotel non berbintang, demikian juga destinasi wisata, rumah makan, pabrikasi, dan UMKM khsusnya pedagang kaki lima yang saling berkaitan.
Sektor wisata dan perhotelan ini kini kondisinya sangat memprihatinkan, rendahnya kunjungan wisata akibat melemahnya perekonomian masyarakat berdampak langsung terhadap kunjungan wisatawan ke tempat-tempat wisata dan hunian hotel.
jika dibiarkan tanpa ada usaha maksimal dari pemerintah tidak menutup kemungkinan banyak hotel dan tempat wisata yang akan menutup usahanya dan akan berdampak pada PHK besar-besaran di sektor yang banyak menyerap tenaga kerja.
Ketua presidium Corong Jabar itu memberikan catatan terhadap Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi agar efisensi anggaran tidak berdampak terhadap sektor jasa wisata dan perhotelan di Jawa Barat.
Kang Yus meminta KDM melihat secara bijak kaitan dengan kunjungan pelajar, atau perjalanan dinas dan kegiatan event publik/sosialisasi yang memerlukan tempat khusus di hotel, agar tetap dunia pariwisata dan perhotelan di daerah bisa tetap hidup.
Untuk itu ia menyarankan agar focus efisiensi anggaran lebih kepada penyesuaian badget dengan mempertimbangkan lokasi dan tempat tanpa harus menghilangkan perjalanan itu sendiri.
Berkenaan dengan studi tour/kunjungan pelajar yang merupakan agenda tahunan di setiap sekolah bisa tetap terlaksanan meskipun dengan catatan khusus seperti pemilihan lokasi kunjungan dibatasi di wilayah Provinsi Jawa Barat, atau jika pun harus melintas ke luar provinsi (untuk sekolah-sekolah kejuruan) harus meminta ijin tambahan secara ketat.
“semua harus kita cari solusi sehingga efisiensi tetap berjalan dan sektor usahapun bisa bertahan dan berjalan. Demikian juga UMKM di tempat wisatapun bisa hidup, regulasi yang menghambat investasi maupun menghambat pertumbuhan ekonomi khususnya sektor usaha agar di pertimbangkan untuk dievaluasi dan direvisi ini semua untuk kepentingan rakyat jawa barat juga.” pungkas kang Iyus.
Elyas
