BeritaJAWA TIMURMaduraSumenepTNI /POLRI

Masyarakat Menunggu, Belum Ada Konferensi Pers Resmi Kasus Dua Kades Aktif Yang di Tangkap Satresnarkoba Polresta Sumenep

11
×

Masyarakat Menunggu, Belum Ada Konferensi Pers Resmi Kasus Dua Kades Aktif Yang di Tangkap Satresnarkoba Polresta Sumenep

Sebarkan artikel ini

SUMENEP, Globalindo.net — Penangkapan dua Kepala Desa aktif, berinisial AM (Kades Bringsang, Kecamatan Giligenting) dan ISA (Kades Campor Barat, Kecamatan Ambunten), yang dilakukan Satresnarkoba Polresta Sumenep pada Jumat malam, 16 Oktober 2026, hingga kini belum diikuti dengan konferensi pers resmi. Padahal kasus ini menyita perhatian luas masyarakat Kabupaten Sumenep . Jum’at 19/11/2026

16 Oktober 2026 Kedua kades ditangkap di lokasi berbeda. AM diamankan di Desa Pamolokan, ISA di area parkir RSI Garam Kalianget. Ditemukan barang bukti sabu sekitar 1,75 gram
21 Oktober 2026: Hasil tes urine keduanya positif mengandung metabolit sabu. ISA diduga berperan sebagai pengedar, AM sebagai pengguna
11 November 2026: Berkas perkara telah dikirim ke Kejaksaan Negeri Sumenep untuk penelitian tahap P21
19 November 2026: Belum ada konferensi pers atau rilis resmi yang memaparkan keseluruhan fakta perkara secara utuh

Meskipun ada keterangan parsial dari Kasat Resnarkoba, masyarakat tetap menuntut keterbukaan informasi secara menyeluruh dan transparan melalui konferensi pers resmi.

Pasalnya Kedua orang tersebut adalah pejabat publik terpilih yang melayani masyarakat setiap harinya
Masyarakat berhak mengetahui fakta lengkap, dugaan peran masing-masing, dan dasar hukum penahanan/pembebasan

DPMD Sumenep pun masih menunggu informasi resmi tertulis dari kepolisian untuk menentukan status kepegawaian kedua kades
Ketiadaan informasi resmi yang utuh justru memicu berkembangnya berita tak terverifikasi di tengah masyarakat

“Keterbukaan informasi adalah hak publik. Semakin informasi tertutup, semakin masyarakat meragukan proses hukum yang sedang berjalan. Polresta Sumenep diharapkan segera menggelar konferensi pers bukan untuk melanggar proses hukum, melainkan untuk menjaga kepercayaan publik.”

Masyarakat tidak menuntut proses hukum dipercepat di luar jalur yang benar, namun kejelasan informasi adalah bagian dari pelayanan publik yang tak boleh diabaikan.

Redaksi akan terus memantau dan menunggu keterangan resmi dari pihak Polresta sumenep .”

Pewarta: HR

Tinggalkan Balasan