AktivisArtikelJAWA TIMUROpiniSurabaya

Eko Gagak Soroti Demo-Demoan ala Bodrex di Surabaya, Desak PPATK Audit Aset Oknum LSM

12
×

Eko Gagak Soroti Demo-Demoan ala Bodrex di Surabaya, Desak PPATK Audit Aset Oknum LSM

Sebarkan artikel ini

SURABAYA, 19 November 2026 – Aktivis sekaligus kontributor publik, Eko Gagak, angkat suara menyikapi maraknya aksi unjuk rasa bermotif transaksional yang terjadi di Surabaya dan wilayah Jawa Timur dalam tiga tahun terakhir. Ia menilai praktik yang kerap disebut masyarakat sebagai aksi ala “bodrex” tersebut telah mencederai marwah demokrasi.

Menurut Eko Gagak, dalam menyampaikan pendapat di muka umum kerap dibajak oleh segelintir oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan oknum media. Alih-alih mengawal kerakyatan, surat pemberitahuan aksi justru dikirimkan kepada institusi maupun pelaku usaha sebagai alat tawar-menawar demi kepentingan pribadi.

“Kemerdekaan menyampaikan pendapat diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Aturannya jelas, penyelenggara cukup melayangkan pemberitahuan tertulis ke Kepolisian, bukan menjadikannya tekanan langsung kepada pengusaha atau lembaga untuk tujuan transaksional,” ujar Eko Gagak dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/11/2026).

Eko Gagak menegaskan bahwa tindakan menekan pihak tertentu demi keuntungan pribadi sudah keluar dari koridor kebebasan berekspresi. Perbuatan tersebut masuk dalam ranah tindak pidana maupun perbuatan tidak menyenangkan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ia mengingatkan bahwa pembiaran terhadap aksi-aksi transaksional berulang hanya akan memicu kecurigaan publik terkait adanya pembiaran sistematis antara oknum LSM, oknum media, dan aparat penegak hukum. Selain itu, fenomena ini dinilai menciptakan polusi gerakan yang mengikis kepercayaan masyarakat terhadap LSM dan media yang berintegritas.

Menyoroti persoalan yang telah berlangsung, Eko Gagak mendesak diambilnya langkah konkret:

• Aparat penegak hukum beserta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) didesak mengusut tuntas asal-usul kekayaan dan sumber pendanaan oknum pengurus LSM yang berulang kali menggelar aksi.
• Para pelaku usaha dan pimpinan lembaga negara diimbau tidak tunduk pada tekanan, melaporkan secara hukum setiap indikasi yang mengatasnamakan unjuk rasa.
• Institusi Kepolisian memastikan jajarannya bertindak profesional dan objektif dalam memproses pemberitahuan aksi, serta menindak tegas tanpa pandang bulu jika ditemukan unsur pidana di baliknya.

“Demokrasi harus dikembalikan pada prinsip dasarnya sebagai ruang aspirasi yang bermartabat dan bebas dari praktik premanisme berkedok gerakan rakyat,” pungkas Eko Gagak. (Red)

Tinggalkan Balasan