Oleh: Eko Gagak (Aktivis sekaligus Kontributor Publik)
SURABAYA, 19 November 2026 – Hampir tiga tahun terakhir, ruang publik di Surabaya dan Jawa Timur diwarnai pergeseran cara penyampaian pendapat di muka umum yang kian meresahkan. Hak konstitusional yang semestinya menjadi instrumen kontrol sosial justru mengalami pembajakan melalui pola aksi “demo-demoan” dan pemberitaan di media bermotif transaksional, praktik yang kerap diistilahkan sebagai aksi ala “bodrex”.
Fenomena ini terlihat dari oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tertentu yang melayangkan surat pemberitahuan aksi, bukan untuk mengawal kepentingan publik, melainkan membidik institusi maupun pelaku usaha sebagai alat tawar-menawar. Praktik semacam ini mencederai esensi demokrasi dan merusak tatanan masyarakat.
Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Dalam regulasi tersebut, penyelenggara aksi cukup menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian, bukan menjadikannya sebagai surat yang dikirimkan berulang kepada pihak sasaran demi kepentingan pribadi.
Ketika surat pemberitahuan aksi dipakai untuk menekan pengusaha atau lembaga negara dengan motif transaksional, perbuatan tersebut telah keluar dari koridor kebebasan berekspresi dan berpotensi masuk ke ranah tindak pidana pemerasan, pengancaman, atau perbuatan yang melanggar hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Kepolisian dituntut bertindak tegas menertibkan modus ini. Pembiaran terhadap pola aksi-aksi transaksional yang berulang, memicu kecurigaan publik terkait lemahnya pengawasan atau dugaan kongkalikong antara oknum LSM, oknum media, dan aparat penegak hukum.
Maraknya aksi “demo-demoan” menimbulkan polusi ruang publik sekaligus merusak reputasi gerakan masyarakat sipil. Suara kritis yang murni dan berintegritas ikut terdampak karena kepercayaan publik terhadap LSM dan media tergerus oleh ulah segelintir oknum yang menjadikan unjuk rasa sebagai mata pencaharian atau pekerjaan.
Dampak langsung juga dirasakan pelaku usaha yang membutuhkan kepastian hukum serta stabilitas keamanan. Perusahaan yang menjadi sasaran aksi bernuansa transaksional menanggung beban operasional dan gangguan ketertiban. Untuk memulihkan marwah demokrasi dan kepastian hukum, langkah konkret segera dijalankan:
• Aparat penegak hukum bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menelusuri asal-usul kekayaan serta sumber pendanaan pimpinan atau pengurus LSM yang terindikasi berulang kali menggelar aksi bermotif transaksional.
• Pelaku usaha dan lembaga negara mengambil sikap hukum dengan melaporkan setiap indikasi atau intimidasi yang mengatasnamakan unjuk rasa.
• Kepolisian memastikan pemberitahuan aksi berjalan profesional dan objektif, sekaligus menindak tegas setiap pelanggaran pidana di balik penyelenggaraan demonstrasi.
Demokrasi harus dikembalikan pada prinsip dasarnya sebagai ruang penyampaian aspirasi yang bermartabat, transparan, dan bebas dari praktik premanisme berkedok gerakan rakyat.












