SUMENEP,Globalindo.net – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) mencoreng kegiatan pendataan Sensus Ekonomi 2026 Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep. Sejumlah Petugas Pendataan Lapangan (PPL) Kecamatan Bluto mengaku dimintai sejumlah uang oleh oknum Pemeriksa Lapangan Lapangan (PML) saat termin 1 cair dengan berbagai alasan. Minggu (20/09/2026)
Modus yang digunakan, oknum PML tersebut meminta uang ratusan ribu rupiah kepada setiap PPL dengan dalih untuk diberikan kepada Penanggung Jawab (PJ) kegiatan sebagai rasa bentuk terima kasih.
Setelah dikonfirmasi terpisahan kepada Penanggung Jawab (PJ) Kecamatan Bluto mengakatan tidak pernah mengintruksikan dan atau menerima uang dan gratifikasi dalam bentuk apapun.
“Saya selaku PJ Kecamatan Bluto tidak pernah meminta atau mengintruksikan dan menerima gratifikasi dalam bentuk apapun,karena bapak pimpinan dan semua pegawai BPS kabupaten Sumenep sudah berkomitmet tidak ada pungli dan gratifikasi dalam bentuk apapun” ujar PJ Kecamatan Bluto.
Ironisnya, Kini mencuat ke publik menurut keterangan salah satu petugas pencacah lapangan (PPL) Kecamatan Bluto ke awak media mengakatan bahwasanya uang yang sudah diberikan dan dikumpulkan ke PML masing masing akan digunakan untuk jalan jalan refreshing.
Namun menurut narasumber yang meminta namanya dirahasiakan mengakatakan uang tersebut yang sudah disetorkan tidak bisa dikembalikan jika tidak ikut dalam acara tersebut padahal di awal tidak pernah ada kesepakatan seperti itu.
“Uang yang sudah di setorkan ke PML itu tidak bisa kembalikan karena alasannya tidak ikut,padahal itu keringat hasil kami bekerja namun tidak bisa dikembalikan dengan alasan karena tidak ikut,padahal yang tidak ikut banyak bukan cuma saya,terus kemana uang kami yang tidak ikut” ujar narasumber dengan nada kecewa.
Jika benar terjadi, praktik ini sangat mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga BPS itu sendiri. Bagaimana BPS bisa menjamin akurasi dan objektivitas data sensus ekonomi 2026 jika di dalam internal organisasinya justru tumbuh budaya pungutan liar yang menyeret nama penanggung jawab kegiatan?
Kini Para PPL Kecamatan Bluto berharap pimpinan BPS di tingkat Kabupaten Handoyo Wijoyo membantu agar HAK PPL Kecamatan Bluto yang sudah disetorkan ke PML bisa kembali.
Serta publik meminta BPS Kabupaten Sumenep melakukan pembinaan terhadap oknum PML yang bersangkutan. Karena praktek seperi ini kedepannya akan melahirkan sebuah citra buruk dan kebiasaan.
Kami juga mendesak Inspektorat Kabupaten Sumenep dan BPS Pusat untuk turun tangan, mengusut tuntas dugaan pungutan liar ini. Jangan biarkan lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan penyedia data negara justru berubah menjadi sarang penyamun yang memangsa petugasnya sendiri.”
Pewarta : HR
