OLEH : MELLISA ARYUNANI
SUMENEP,Globalindo.net – Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar agenda statistik sepuluh tahunan. Ia adalah fondasi penting untuk membaca arah ekonomi Indonesia di tengah disrupsi digital, menguatnya sektor informal, dan transformasi ekonomi berbasis data.
Namun, persoalan terbesar sensus ini bukan pada teknologi yang digunakan, melainkan pada satu hal yang jauh lebih krusial kepercayaan publik.
Ketika petugas sensus datang, tidak sedikit pelaku masyarakat yang justru merasa was-was. Kekhawatiran itu bukan semata karena pertanyaan yang diajukan cukup rinci, tetapi karena muncul pertanyaan yang lebih besar, yaitu untuk apa sebenarnya data yang saya berikan akan digunakan?
Pertanyaan dan kekhawatiran tersebut merupakan sesuatu yang layak dimaklumi, khususnya tatkala pemerintah tampak belum sepenuhnya mampu menjawab berbagai isu liar yang berkembang di media sosial.
Di titik ini, masalah sensus bukan lagi teknis. Ia berubah menjadi masalah kepercayaan antara negara dan warga.
Sensus Ekonomi 2026 pada akhirnya bukan hanya soal menghitung pelaku usaha atau memetakan sektor ekonomi. Ini adalah ujian kepercayaan antara negara dan masyarakat dalam era ekonomi digital.
Jika kepercayaan publik tidak dibangun dengan serius, maka data akan selalu menjadi angka yang tidak sepenuhnya mencerminkan kenyataan. Dan ketika data salah, maka kebijakan pun akan ikut melenceng.
Negara tidak dapat membantu apa yang tidak diketahuinya. Negara yang kuat bukanlah negara yang mengetahui segala sesuatu tentang rakyatnya, melainkan negara yang memiliki kemampuan memahami perubahan kondisi rakyatnya dan menyesuaikan kebijakannya secara tepat.
Ketakutan terhadap penyalahgunaan data hasil sensus mungkin dapat dipahami. Namun yang perlu disadari adalah bahwa negara yang tidak memiliki data yang memadai akan kesulitan memahami rakyatnya sendiri. Dan ketika negara tidak memahami rakyatnya, maka kebijakan yang lahir berisiko salah sasaran.
Hasil sensus bukan bertujuan agar negara mengintip rumah tangga warganya. Sebaliknya, sensus hadir agar negara mampu menjawab satu pertanyaan mendasar kebijakan seperti apa yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyatnya.
