SUMENEP, Globalindo.net – Aksi warga Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, yang secara swadaya mengumpulkan dana bersama untuk memperbaiki ruas Jalan Kapedi–Moncek tidak hanya menarik perhatian DPRD Sumenep, tetapi juga memicu kritik tajam dari kalangan pengamat hukum dan masyarakat sipil. Anggota Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Madura, Dayat Mahjong, menilai fenomena ini sebagai sebuah ironi besar yang mencerminkan lemahnya kehadiran pemerintah dalam memenuhi hak dasar warga.
Menurut Dayat, jalan yang rusak selama bertahun-tahun dan menyulitkan aktivitas warga seharusnya menjadi prioritas utama yang ditangani menggunakan anggaran negara, bukan justru dibebankan kepada kemampuan ekonomi masyarakat sendiri.
“Yang terjadi di Kapedi bukan sekadar soal jalan rusak semata. Ini adalah potret nyata bagaimana masyarakat merasa ditinggalkan oleh pemerintahnya sendiri,” tegas Dayat kepada wartawan, Rabu (9/7/2026).
Ia kemudian melontarkan kritik yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep, khususnya pimpinan daerah. Menurutnya, tidak jarang ditemukan pemimpin yang sangat dekat dan akrab dengan rakyat saat sedang membutuhkan dukungan politik, namun perlahan menjauh begitu kekuasaan sudah berada di tangan.
“Saat masa kampanye, mereka turun ke jalan memohon simpati sambil mengumbar janji-janji manis. Namun begitu takhta sudah dipegang, mata mereka seolah rabun melihat kesusahan warga, dan telinga mendadak tuli mendengar jeritan dan keluhan rakyat,” ujarnya dengan nada tegas.
Dayat juga menanggapi aksi warga yang memasang spanduk bertuliskan “Bupati Lagi Sakit” sambil menggalang dana perbaikan jalan. Baginya, tulisan itu bukan sekadar sindiran biasa, melainkan bentuk protes jujur karena aspirasi yang disampaikan selama ini tidak kunjung mendapatkan tanggapan serius.
“Kalau saja pemerintah hadir dan bertindak sejak awal, warga tentu tidak akan sampai mengambil langkah patungan memperbaiki jalan yang jelas-jelas menjadi tanggung jawab negara. Ini bukan soal apakah masyarakat mampu atau tidak, tetapi soal kewajiban konstitusional pemerintah memberikan pelayanan publik kepada rakyatnya,” jelasnya.
Ia meminta agar Pemkab Sumenep tidak menganggap remeh aksi dan kekecewaan yang ditunjukkan warga. Sebaliknya, momen ini harus dijadikan bahan evaluasi mendalam agar penanganan infrastruktur tidak terus berlarut dan menimbulkan kerugian lebih besar bagi masyarakat.
“Jangan tunggu kritik dan gejolak semakin membesar baru bergerak. Pemerintah harus membuktikan bahwa janji yang disampaikan kepada masyarakat tidak hanya berhenti saat masa kampanye, tetapi benar-benar diwujudkan melalui kerja nyata di lapangan,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, warga Desa Kapedi secara mandiri menggelar penggalangan dana untuk memperbaiki ruas jalan yang kondisinya sudah rusak parah dan menghambat akses transportasi. Spanduk bernada sindiran itu dipasang sebagai wujud kekecewaan atas lambannya penanganan dari pihak berwenang. Aksi ini kemudian menyita perhatian luas dan menjadi sorotan berbagai pihak, termasuk Badan Anggaran dan Komisi terkait di DPRD Kabupaten Sumenep.”
Pewarta: HR
