SUMENEP,Globalindo.net – Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, MH Said Abdullah, menegaskan bahwa gelaran Musyawarah Anak Cabang (Musancab) yang saat ini berlangsung merupakan bagian tak terpisahkan dari dinamika organisasi. Kegiatan ini menjadi bukti komitmen partai dalam menjalankan roda organisasi secara kontinu dan taat terhadap konstitusi periode lima tahunan.
“Yang pertama ini bagian dari putaran roda organisasi, bahwa kami kontinu melakukan ketatan terhadap konstitusi periode lima tahunan. Ada regenerasi, baik dimulai oleh Kongres Partai, Komprov PDIP Jawa Timur maupun Pempercab, dan hari ini Musancab seluruh Jawa Timur,” ujar Said.
Proses regenerasi ini berjalan berurutan dan menyeluruh. Setelah sukses digelar di wilayah Madura, agenda serupa akan dilanjutkan di Surabaya, hingga mencakup seluruh 38 kabupaten dan kota yang ada di Jawa Timur.
“Di Madura, setelah Madura baru Surabaya, dan 38 kabupaten kota, semuanya akan selesai tepat waktu,” tegasnya.
Dalam proses pemilihan dan pembentukan kepengurusan baru ini, PDIP Jawa Timur sangat tegas menerapkan aturan main yang inklusif dan demokratis. Ada target dan ketentuan khusus untuk memastikan keterlibatan generasi muda serta kaum perempuan terwakili dengan baik.
“Ada ketentuan bagi kami bahwa seluruh pengurus di tingkat PHJ, 30 persen harus 35 tahun ke bawah. Dan KSB, Ketua, Sekretaris, Bendahara, salah satunya di posisi manapun, minimum harus ada unsur 35 tahun ke bawah,” jelasnya.
Hasil yang dicapai pun sangat membanggakan. Berdasarkan data yang masuk, keterwakilan perempuan di seluruh struktur partai di Jawa Timur mencapai angka yang signifikan.
“Dan Alhamdulillah, keterwakilan perempuan seluruh Jawa Timur berdasarkan data yang masuk, mencapai 36%,” ungkapnya bangga.
Sementara itu, untuk kader muda di bawah usia 35 tahun, penetrasinya juga sangat baik.
“Dan yang 35 tahun ke bawah, seluruh komposisi PAC, mencapai 37,4%,” tambahnya.
Di samping soal struktur dan organisasi, Said Abdullah kembali mengingatkan filosofi dasar menjadi kader partai. Ia menekankan bahwa menjadi pengurus partai berarti menjadi pelayan masyarakat.
“Pelayan partai itu melayani rakyat, karena tugas partai itu mengadvokasi rakyat, membantu rakyat, membantu kesulitan rakyat, dan menampung aspirasi rakyat,” tegasnya.
Menurut politisi senior ini, peran partai tidak melulu soal anggaran atau dana, melainkan bagaimana hadir di tengah rakyat untuk memberikan solusi dan perhatian.
“Pada tidak tentu punya kemampuan dengan dana, reses bantu rakyat. Tapi dengan kehadiran, perhatian, dan advokasi, itu sudah sangat membantu,” pungkasnya.
Pewarta: HR-Eka
