SUMENEP,Globalindo.net – Data alokasi anggaran infrastruktur Kabupaten Sumenep Tahun 2026 kembali memunculkan pertanyaan besar terkait keadilan pembangunan. Terjadi ketimpangan yang sangat mencolok antara wilayah kepulauan satu dengan yang lainnya.
Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) Kabupaten Sumenep, wilayah Kecamatan Arjasa dan Kangayan yang berada di Pulau Kangean mendapatkan alokasi anggaran infrastruktur mencapai Rp 32.793.419.402 atau sekitar Rp 32,7 miliar.
Angka tersebut jauh melampaui alokasi yang diterima oleh kecamatan-kecamatan kepulauan lainnya yang tersebar di Pulau Raas, Masalembu, Giligenting, Sapudi, hingga Sapeken.
Perbandingannya terlihat sangat jauh. Jika Kangean mendapatkan puluhan miliar rupiah, wilayah lain hanya mendapatkan angka berkisar antara ratusan juta hingga satu setengah miliar rupiah.
– Kecamatan Giligenting: Rp 1.567.168.166
– Kecamatan Gayam & Nonggunong (Sapudi): Rp 1.810.080.572
– Kecamatan Raas & Masalembu: Rp 1.027.013.422
– Kecamatan Sapeken: Rp 760.291.242
Nilai yang diterima Giligenting misalnya, bahkan tidak mencapai 5% dari total anggaran yang diterima kawasan Kangean. Sementara wilayah terluar seperti Sapeken hanya mendapatkan kurang dari Rp 800 juta.
Kondisi ini menuai kritik pedas dari kalangan masyarakat, khususnya putra asli daerah kepulauan. Menurut Nanang Wahyudi, pengusaha asal Sapudi, perbedaan angka yang sangat signifikan ini bukan lagi persoalan teknis perencanaan, melainkan soal keadilan.
“Kami di kepulauan ini tidak meminta dimanjakan. Kami hanya ingin diperlakukan adil. Ketika satu wilayah mendapatkan puluhan miliar rupiah, sementara wilayah lain hanya mendapat Rp700 juta atau Rp1 miliar sekian, itu bukan lagi soal teknis anggaran. Itu soal rasa keadilan,” tegas Nanang, dalam keterangannya, Kamis (23/04/2026).
Nanang menilai bahwa wilayah kepulauan justru memiliki tantangan geografis yang berat, mulai dari akses transportasi sulit, cuaca ekstrem, hingga biaya logistik yang mahal. Seharusnya, wilayah yang jauh dan terisolasi justru mendapatkan perhatian lebih, bukan malah dipinggirkan.
“Orang di kota mungkin tidak merasakan bagaimana rasanya jalan rusak berbulan-bulan, dermaga minim fasilitas, atau harus menunggu kapal karena infrastruktur terbatas. Tapi kami di pulau hidup dengan kondisi itu setiap hari,” ungkapnya.
Ia pun menegaskan, jangan sampai wilayah kepulauan hanya diingat saat musim politik, namun dilupakan saat musim pembangunan.
Lebih jauh, Nanang mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur di kepulauan bukan sekadar soal fisik jalan atau bangunan, melainkan menyangkut akses ekonomi, pendidikan, dan keselamatan masyarakat.
“Infrastruktur di kepulauan itu adalah akses ekonomi, akses pendidikan, dan akses keselamatan warga. Kalau ketimpangan ini terus dibiarkan, maka kesenjangan antarwilayah akan semakin dalam,” jelasnya.
Di akhir pernyataannya, Nanang menyampaikan harapan agar perencanaan pembangunan ke depan bisa lebih berpihak pada seluruh masyarakat, tidak hanya ramai di satu pulau namun sepi di pulau lainnya.
“Sebagai putra kepulauan, saya hanya ingin satu hal: pembangunan yang adil. Bukan pembangunan yang ramai di satu pulau, tapi sepi di pulau lainnya,” pungkasnya.
Pewarta: HR-Eka
