Surabaya — Wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian kembali menjadi sorotan publik setelah mencuat dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri dan para Kapolda se-Indonesia pada Senin (26/01). Menanggapi isu tersebut, Pimpinan Wilayah PERISAI Syarikat Islam (SI) Jawa Timur menyatakan sikap tegas mendukung posisi Polri tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.
Ketua PERISAI SI Jawa Timur, M. Sulthan Fuadi, menilai pembentukan kementerian kepolisian justru berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam struktur lembaga penegakan hukum. Menurutnya, skema tersebut bisa menurunkan posisi strategis Polri dibandingkan lembaga penegak hukum lain seperti Kejaksaan dan KPK.
“Menempatkan Polri di bawah kementerian berisiko melemahkan independensi institusi. Dalam jangka panjang, hal itu berpotensi membuka ruang politisasi kekuasaan dan konflik kepentingan yang merugikan stabilitas nasional,” tegas Sulthan Fuadi.
Ia menambahkan, secara ketatanegaraan langkah tersebut dapat menimbulkan kerancuan sistem dan mengganggu netralitas aparat penegak hukum. Karena itu, PERISAI SI Jatim menilai keberadaan Polri langsung di bawah Presiden merupakan amanat konstitusional yang harus dijaga.
Pernyataan Ketua PERISAI SI Jatim tersebut mendapat dukungan penuh dari seluruh pengurus cabang di Jawa Timur. Salah satunya datang dari Ketua PC PERISAI SI Kabupaten Ngawi, As Wisnu H, yang menegaskan bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden demi menjamin profesionalitas dan independensi penegakan hukum.
“Kami di daerah sangat merasakan pentingnya Polri yang netral dan kuat. Dukungan kami jelas: Polri tetap di bawah Presiden agar tidak menjadi alat kepentingan politik,” ujar As Wisnu.
PERISAI SI Jawa Timur juga mengajak masyarakat untuk tetap berpikir jernih dan tidak mudah terpengaruh narasi spekulatif yang berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Menurut mereka, stabilitas sosial dan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.
“Polri yang kuat, netral, dan profesional adalah fondasi penting bagi keutuhan negara. Kita harus menjaga itu bersama,” tutup Sulthan.
As/Red
