Politik

RESOLUSI POLITIK SIDANG TAHUNAN WEST PAPUA COUNCIL PEMERINTAH SEMENTARA ULMWP TAHUN 2026

120
×

RESOLUSI POLITIK SIDANG TAHUNAN WEST PAPUA COUNCIL PEMERINTAH SEMENTARA ULMWP TAHUN 2026

Sebarkan artikel ini

WEST PAPUA – Buchtar Tabuni, Ketua West Papua Council Pemerintah Sementara ULMWP Pimpin Sidang Tahunan Di Aula West Papua Council Pemerintah Sementara United Liberation Movement For West Papua (ULMWP), menegaskan komitmen politik nasional dalam melanjutkan perjuangan rakyat Papua Barat berdasarkan mandat Kongres Rakyat Papua serta prinsip-prinsip perjuangan politik ULMWP pada Hari Jumat 30 Januari 2026.

Sidang Tahunan ini merupakan forum tertinggi dalam struktur Pemerintah Sementara ULMWP yang berwenang untuk melakukan evaluasi menyeluruh, konsolidasi organisasi, serta penetapan arah strategis perjuangan politik nasional. Sidang menilai bahwa efektivitas perjuangan Papua Barat membutuhkan kejelasan agenda politik, penguatan struktur kelembagaan, dan disiplin organisasi yang konsisten. Ujar Tabuni

Berdasarkan penilaian kolektif dan demokratis, Sidang Tahunan West Papua Council menerima dan mengesahkan Laporan Kerja Eksekutif Council Pemerintah Sementara ULMWP Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban politik kepada rakyat Papua Barat. Tambahnya

Sidang juga menetapkan Program Kerja Eksekutif Council sebagai pedoman resmi dalam pelaksanaan agenda politik, diplomasi internasional, dan konsolidasi nasional pada periode berikutnya. Ujarnya

Dalam rangka memperkuat fungsi dan tata kelola organisasi, Sidang menetapkan pengangkatan Menteri Sekretaris West Papua Council untuk memperkuat fungsi legislasi, administrasi, dan koordinasi kelembagaan.

Sidang juga menetapkan pengangkatan Wakil Ketua Badan Pertahanan dan Keamanan Pemerintah Sementara ULMWP guna memperkuat koordinasi dan kebijakan pertahanan dan keamanan secara politik dan organisatoris. Pungkasnya

Sidang Tahunan West Papua Council juga memberikan mandat politik kepada Eksekutif Council Pemerintah Sementara ULMWP untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam membangun hubungan kerja diplomatik dengan Negara-negara yang peduli terhadap kemanusiaan di West Papua. Mandat ini merupakan bagian dari upaya memperluas jaringan hubungan internasional dan memperkuat posisi diplomasi Pemerintah Sementara ULMWP di tingkat global, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip dialog, kerja sama, dan kepentingan bersama.

Pernyataan politik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan menjadi acuan resmi bagi Pemerintah Sementara ULMWP dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, serta garis politik organisasi. Tutup Tabuni.

Jurnalis : Dano Tabuni

Tinggalkan Balasan