INDRAMAYU, JABAR
Globalindo.Net//Dengan ditemukannya data tambahan atas dugaan korupsi di berbagai proyek Pemerintah Kabupaten Indramayu pada Dinas PUPR tahun 2023 dan 2024, Aliansi Aktivis Anti Korupsi Dan Mahasiswa se-Jawa Barat secepatnya akan mengagendakan penyerahan berkas laporan pengaduan masyarakat ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan ke Aparat penegak hukum atau lembaga lainnya yang menangani kasus korupsi di Jawa Barat.
Pasalnya dugaan kerugian negara yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kabupaten Indramayu hampir menyentuh angka 7 milyar rupiah yang di hitung dari berbagai proyek yang telah di laksanakan dengan mengurangi spesifikasi yang telah dituangkan dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) sehingga proyek yang di ambil dari hasil pajak rakyat tersebut menjadi asal dan tidak bertahan lama.
Bukan hanya itu saja, aliansi aktivis anti korupsi juga akan melaporkan terkait hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat yang di duga sejak tahun 2022 sampai 2024 masih ada temuan kelebihan yang belum di kembalikan ke kas daerah oleh pelaksana dan penyelenggara sesuai peraturan yang berlaku
Salah seorang koordinator aksi aliansi aktivis anti korupsi Sansan mengatakan bahwa berkas data telah siap dirampungkan secara keseluruhan dari 9 proyek pekerjaan bidang jalan dan jembatan serta sumber daya air (SDA) pada Dinas PUPR Kabupaten Indramayu tahun APBD 2023 dan 2924
“Kami sudah siapkan semua berkas, tinggal kami sampaikan secara resmi terkait dugaan korupsi di Indramayu ini,” jelas aktivis ini kepada beberapa awak media saat menggelar konferensi pers di Bandung, pada Rabu, 2 Apri 2025.
“Kami juga akan menyampaikan hasil audit BPK yang belum di kembalikan dan dugaan pengaturan proyek di PUPR Kabupaten Indramayu yang selama ini terjadi yang di lakukan oleh oknum pejabat dinas, ” pungkasnya.
Menurut rencana, aliansi aktivis anti korupsi ini juga akan menggelar aksi unjuk rasa di beberapa tempat untuk mendorong dugaan korupsi di dinas PUPR Kabupaten Indramayu cepat segera ditindaklanjuti agar masyarakat Indonesia khususnya Jawa Barat tidak dirugikan karena selama ini anggaran yang dipakai dari hasil pajak masyarakat serta Jawa Barat bersih dari korupsi dengan kepemimpinan Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat yang pro kepada rakyatnya.
Red
