Berita utamaPemerintahan

LSM dan wartawan siap aksi gelar damai.

181
×

LSM dan wartawan siap aksi gelar damai.

Sebarkan artikel ini

Globalindo.Net// Beredarnya video terkait pernyataan kontroversial Menteri Desa (Mendes), Yandri Susanto, yang menyebut keberadaan LSM dan wartawan “BODREK” (tidak profesional) mengganggu kinerja Kepala Desa dengan meminta uang Rp. 1 juta per kepala desa, mendadak viral dan menjadi trending topic di kalangan masyarakat Surabaya.

Para penggiat sosial, terutama wartawan dan LSM, merasa pernyataan tersebut sangat menyinggung dan merendahkan profesi mereka.

Bambang Hardoko, Ketua AKJII DPC SURABAYA,menyatakan kekecewaannya dan mendesak Yandri untuk segera memberikan klarifikasi dan meminta maaf kepada masyarakat Indonesia, khususnya kepada para LSM dan wartawan.

“Pernyataan ini jelas menghina dan melukai serta mengkerdilkan profesi kami, bahasa oknum yang dilontarkan itu sama halnya menggeneralisasi semua teman seprofesi kami, dengan semacam itu tidak pantas terlontar dari seorang pembantu presiden, sebab kita adalah lembaga kontrol sosial yang diakui ,” ujarnya tegas, kepada Globalindo.com pada, Senin(3/2).

Senada dengan itu,Bambang, Ketua AKJII , menilai ucapan Menteri Desa itu sebagai pernyataan yang tidak berdasar.

“Kalau benar kami mendapatkan Rp. 1 juta per Kades, tentu kami sudah kaya raya. Seorang Menteri seharusnya lebih berhati-hati dalam berucap, tidak asal bicara”, sindirnya.

Ia bahkan mendorong agar posisi Yandri sebagai Menteri Desa direview, mengingat kesan negatif yang ditimbulkan.

“Rasa kecewa semakin meluas, dengan berbagai elemen organisasi masyarakat, LSM, hingga wartawan menyerukan agar Yandri Susanto mempertanggungjawabkan ucapannya”, cetusnya.

Hingga kini, perdebatan mengenai pernyataan Yandri Susanto masih hangat dibicarakan di kalangan masyarakat Surabaya, dan banyak berharap akan ada tindakan tegas untuk menanggapi pernyataan yang telah menimbulkan polemik ini.

“Kami akan menyampaikan aspirasi dengan menggelar aksi damai ke Wakil Rakyat, DPMD, PJ Walikota agar disampaikan ke Pemerintah Pusat. Dan kami juga akan berkirim surat ke Presiden Prabowo Subianto”, pungkasnya.

Apakah Menteri Desa akan mendengarkan suara masyarakat atau tetap diam seribu bahasa? Waktu yang akan menjawab.

AKJII