Mencapai kesejahteraan suatu bangsa. Dalam prosesnya dibutuhkan langkah yang tepat salah satunya dengan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan sebuah perubahan yang besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia.
Reformasi birokrasi berarti melakukan penataan ulang proses birokrasi mulai dari tingkat yang paling tinggi hingga tingkat yang paling rendah. Melakukan langkah-langkah baru dengan tahap yang tepat, dan realistis yang diiringi dengan membaharui berbagai kebijakan dan manajemen pemerintah pusat maupun daerah serta melakukan penyesuaian tugas dan fungsi tiap instansi pemerintah dengan paradigma yang terbaru.
Reformasi birokrasi dilakukan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang lebih profesional, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari praktik KKN, mampu memberikan pelayanan kepada publik dengan baik, serta berpegang teguh pada nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan 8 (delapan) area perubahan yang tertera dalam Road Map Reformasi Birokrasi yang menjadi fokus pembangunan diantaranya Manajemen perubahan, Deregulasi kebijakan, Penataan organisasi, Penataan tatalaksana, Penataan SDM aparatur, Penguatan akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan kualitas pelayanan publik.
Reformasi birokrasi melibatkan perubahan mendasar dalam struktur, budaya, dan cara kerja pemerintah agar lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Transparansi merupakan aspek utama untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik. Nah dengan adanya reformasi birokrasi ini, masyarakat dapat mengakses informasi publik dengan mudah.
Proses pengambilan keputusan dengan terbuka dapat mengurangi terjadinya korupsi dan juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, yang menjadi fokus utama yakni akuntabilitas.
Semua yang terlibat seperti aparatur negara wajib bertanggung jawab atas kinerja dan semua tindakan yang di lakukannya. Evaluasi serta penerapan sanksi yang tepat dapat mendorong budaya kerja yang profesional dan berintegritas.
Reformasi birokrasi juga bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Adanya pelayanan publik yang cepat, mudah dan efisien tentu merupakan harapan setiap warga negara. Mengimplementasikan sistem e-goverment dengan cara mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah dapat memudahkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik secara online.
Dengan ini tidak hanya menghemawat biaya dan waktu, tapi juga mengurangi adanya potensi praktik korupsi dalam. Sistem pemerintahan yang baik juga harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Reformasi birokrasi harus memberi ruang masyarakat untuk ikut serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan progam-progam pemerintah. Sehingga kebijakan yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan, keluhan, atau harapan masyarakat.
Tingginya partisipasi publik juga akan meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Reformasi birokrasi bukan hanya melibatkan perubahan struktural tapi juga perubahan budaya kerja. Aparatur negara wajib memiliki pola pikir yang berorientasi terhadap pelayanan.
Pelatihan dan pengembangan kapasitas harus menjadi bagian dari reformasi birokrasi. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip good governance harus dijadikan sebagai pedoman dalam setiap tindakan dan keputusan birokrat.
Dengan melakukan reformasi birokrasi yang efektif, sistem pemerintahan akan mendapatkan perubahan positif yang tentunya akan meningkatkan kinerja pemerintah dalam penyelenggaran negara sekaligus berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang selama ini menjadi tujuan baik negara. Sehingga visi dan misi pemerintahan yang baik dan sejahtera dapat diwujudkan dan negara akan semakin berkembang menuju ke arah yang lebih baik.
Ayunda Roviana Dwi Puspitarini
Mahasiswa Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
