Pelayanan publik yang baik adalah cerminan dari pemerintahan yang efektif dan responsif. Di Kabupaten Wonogiri, pelayanan pertanahan masih menjadi sorotan berbagai pihak, terutama terkait keluhan dan pengaduan masyarakat yang kerap muncul.
Ombudsman Republik Indonesia, selaku lembaga negara yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, telah menerima berbagai aduan terkait pelayanan pertanahan di daerah ini. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk inovasi dalam pelayanan agar lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
Menanggapi situasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonogiri berinisiatif meluncurkan inovasi “Sego Thiwul” dalam pelayanan pertanahan. “Sego Thiwul” adalah akronim dari “Segera Gocek Tindak lanjuti, Hubungi dan Wujudkan Izin yang Layak”, yang merupakan pendekatan baru dalam menangani permohonan dan permasalahan pertanahan di Wonogiri.
Inovasi ini bertujuan untuk mempercepat proses pelayanan, meminimalisir birokrasi yang berbelit-belit, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Sego Thiwul berfokus pada beberapa aspek utama. Pertama, mempercepat proses pengurusan izin dan sertifikat tanah melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi.
Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk mengajukan permohonan secara online, memantau status permohonan, serta mendapatkan informasi yang jelas dan transparan tentang prosedur yang harus diikuti. Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberikan pelatihan dan pembinaan kepada petugas pertanahan. Dengan demikian, diharapkan petugas dapat memberikan layanan yang lebih profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ketiga, membuka kanal komunikasi yang lebih luas antara masyarakat dan pemerintah daerah.
Masyarakat dapat menyampaikan keluhan atau aspirasi mereka melalui berbagai media, termasuk media sosial dan hotline khusus, yang kemudian akan ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.
Implementasi Sego Thiwul diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam pelayanan pertanahan di Kabupaten Wonogiri.
Masyarakat dapat merasakan layanan yang lebih mudah, cepat, dan transparan, serta mengurangi potensi praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Selain itu, inovasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, sehingga menciptakan iklim yang kondusif untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Ismi Dwi Kartika
Mahasiswa Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
