Globalindo.Net // Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bantuan pangan berupa beras sebesar 10 kg akan terus dilanjutkan hingga Juni 2024. Bantuan pangan ini telah disalurkan sejak September 2023.
Menurut Jokowi, bantuan pangan tersebut rencananya akan dilanjutkan kembali sesuai kemampuan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Jokowi mengatakan, pemerintah akan menghitung kemampuan anggaran terlebih dahulu. “Nanti kita lihat di APBN. Kalau pemerintah punya kemampuan akan dilanjutkan lagi ke bulan berikutnya. Tapi janji saya yang sampai Juni dulu,” kata Jokowi di Bekasi, Jumat (16/2/2024).
Diegaskannya, bahwa negara lain tak ada yang memberikan bantuan pangan berupa beras seperti yang dilakukan Indonesia selama ini. Bantuan pangan ini, lanjutnya, diberikan pemerintah untuk membantu meringankan beban masyarakat menghadapi kenaikan harga beras.
” Itulah fungsinya negara, membantu kalau ada kenaikan harga beras. Kalau di negara lain tidak ada bantuan pangan beras seperti yang kita miliki,” tegas Jokowi.
Ia pun bersyukur, kondisi APBN masih cukup untuk memberikan bantuan pangan beras kepada masyarakat.
“Untung APBN kita mampu memberikan ya,” tukasnya.
Jokowi kemudian menjelaskan bahwa saat ini seluruh dunia tengah menghadapi krisis pangan. Sehingga harga beras pun mengalami kenaikan.
” Bapak ibu sekalian jadi di seluruh dunia, saat ini sedang terjadi yang namanya krisis pangan. Jadi harga beras, yang namanya harga beras juga naik,” tuturnya.
Bantuan Pangan beras kembali dilanjutkan setelah sempat dihentikan sementara pada 8-14 Februari untuk menghormati Pemilu.
Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, bantuan pangan beras yang kembali dilanjutkan menjadi salah satu intervensi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya masyarakat berpendapatan rendah.
” 22 juta Keluarga Penerima Manfaat ini sangat memerlukan adanya bantuan tersebut. Jadi ini bentuk kehadiran negara yang memerhatikan rakyat, sehingga bantuan ini terus dilakukan dan perlu dicatat bahwa ini tidak berkaitan dengan politik.
“Realisasi bantuan pangan beras sebelum disetop sementara sampai 7 Februari lalu, telah menyentuh 185 ribu ton. Target penyaluran pada dua bulan pertama di 2024 adalah sebanyak 440 ribu ton.
“Saya mengajak kita semua, baik kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, asosiasi dan komunitas, serta masyarakat luas, mendukung upaya penyaluran bantuan pangan beras ini sehingga bisa berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua,” katanya.
Dia mengatakan, gerakan pangan murah (GPM) juga terus digencarkan sebagai intervensi yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Sepanjang Januari 2024, GPM telah terlaksana sebanyak 429 kali yang tersebar luas di 85 kabupaten kota.
Adapun GPM pada Februari ini ditargetkan terlaksana sebanyak 234 kali di 65 kabupaten kota dan dapat terus bertambah sesuai kolaborasi antara NFA dengan pemerintah daerah.
Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menyampaikan stok cadangan beras pemerintah sebesar 1,4 juta ton. Jumlah ini, kata Bayu, cukup untuk pelaksanaan program-program pemerintah mulai bantuan pangan beras, distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras (SPHP), hingga kebutuhan menjelang Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri.
Reporter : Vin
