JAKARTA,Globalindo.net – Kementerian Sosial (Kemensos) menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga integritas dan transparansi pengelolaan anggaran negara dengan mengambil langkah proaktif berkonsultasi langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah ini dilakukan khusus membahas mekanisme pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat, dengan tujuan utama memperkuat sistem pengawasan serta mencegah segala bentuk potensi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sejak tahap perencanaan maupun pelaksanaan.
Konsultasi ini menjadi bukti nyata keseriusan Kemensos dalam memastikan setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk program Sekolah Rakyat disalurkan secara tepat sasaran, efisien, dan bebas dari penyimpangan.
Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan salah satu inisiatif strategis pemerintah yang dirancang untuk mendukung pemerataan kualitas pendidikan dan kesejahteraan sosial, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan dukungan, sehingga pengelolaannya harus dijaga ketat agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
Pihak Kemensos menegaskan bahwa langkah konsultasi ke KPK bukanlah indikasi adanya masalah, melainkan upaya preventif dan bentuk kepatuhan terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan melibatkan KPK sejak awal, Kemensos berharap dapat memperoleh masukan, arahan, serta standar prosedur yang paling tepat dan aman sesuai regulasi penegakan hukum yang berlaku, guna menutup celah-celah yang berpotensi disalahgunakan dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas secara mendalam berbagai aspek krusial, mulai dari penyusunan spesifikasi teknis barang dan jasa, mekanisme pemilihan penyedia, transparansi proses lelang, hingga sistem pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana.
KPK memberikan pandangan dan arahan teknis terkait titik-titik rawan yang sering terjadi dalam pengadaan barang dan jasa sektor publik, serta cara-cara efektif untuk melakukan pengawasan internal maupun eksternal.
Pihak KPK sangat mengapresiasi langkah yang diambil Kemensos. Menurut KPK, inisiatif berkonsultasi sejak dini merupakan langkah cerdas dan bertanggung jawab yang seharusnya menjadi contoh bagi seluruh kementerian, lembaga, maupun instansi pemerintah lainnya. Hal ini dinilai jauh lebih efektif dibandingkan penanganan masalah setelah penyimpangan terjadi, karena pencegahan dianggap sebagai pilar utama dalam pemberantasan korupsi.
Kemensos juga menyatakan akan menindaklanjuti seluruh masukan dan rekomendasi yang diberikan KPK dengan menyempurnakan prosedur operasional standar serta memperketat pengawasan di setiap tahapan pelaksanaan program. Kementerian berkomitmen untuk membuka akses pengawasan bagi publik, agar masyarakat pun dapat ikut serta mengawasi jalannya program ini sebagai wujud akuntabilitas publik.
Melalui kerja sama dan konsultasi ini, Kemensos dan KPK sepakat bahwa keberhasilan program Sekolah Rakyat tidak hanya diukur dari terealisasinya kegiatan, tetapi juga dari kebersihan dan kejujuran proses pengelolaannya.
Langkah ini diharapkan dapat membangun kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pemerintah, serta memastikan program sosial dan pendidikan berjalan bersih, berintegritas, dan memberikan manfaat maksimal bagi kemajuan bangsa.”
Pewarta: HR-EKA
