KANGEAN, SUMENEP, Globalindo.net — Rencana pembangunan lapangan terbang (lapter) di Kepulauan Kangean yang sudah diperjuangkan sejak puluhan tahun lalu hingga kini masih sebatas wacana dan dokumen. Masyarakat menyayangkan perjalanan proyek yang berulang‑ulang berganti lokasi dan pengkajian ulang tanpa kemajuan fisik yang nyata.
Berdasarkan informasi yang diterima media ini, rencana pembangunan lapangan terbang Kangean pertama kali diumumkan pada tahun 2017 oleh Gubernur Jawa Timur saat itu Soekarwo, bersama rencana pembangunan bandara Kediri. Hingga saat ini, bandara Kediri sudah beroperasi, sedangkan proyek Kangean belum terwujud.
Perjalanan proyek mengalami perpindahan lokasi berulang‑kali. Awalnya kajian kelayakan dilaksanakan di Desa Gelaman, kemudian dipindah ke Desa Paseraman, lalu muncul usulan bandara terapung atau pesawat amfibi di wilayah Desa Kalisangka dan Angkatan. Setiap perpindahan lokasi diikuti studi kelayakan baru dan pengeluaran anggaran yang cukup besar. Menurut sumber, kajian pertama di Gelaman saja diduga menelan biaya ratusan juta rupiah.
Sesuai Permenhub Nomor 55 Tahun 2023, penetapan lokasi proyek bandara yang tidak dibangun dalam waktu lima tahun harus dikaji ulang. Dengan demikian, rencana‑rencana lama yang sudah lewat batas waktu secara aturan sudah tidak berlaku lagi.
Sekretaris Tim Forum Percepatan Pembangunan Kepulauan Kangean, Suudin, menyampaikan kekhawatiran masyarakat terkait dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran dan administrasi proyek.
“Kami menduga banyak pihak yang terlibat penyimpangan terkait tanah dan anggaran proyek bandara di Pulau Kangean. Uang sudah cair miliaran rupiah, namun persiapan lahan untuk pembangunan belum terlihat jelas,” ujarnya.
Uuk, warga pendukung percepatan proyek, menambahkan bahwa masyarakat tidak lagi membutuhkan surat keputusan semata, melainkan kemajuan fisik pembangunan yang nyata. Tim forum mengusulkan agar pemerintah kembali merujuk pada studi kelayakan awal di Desa Gelaman, yang dinilai lebih menguntungkan karena status tanah berupa tanah Perhutani dengan proses alih fungsi yang dianggap lebih mudah dan risiko konflik pembebasan lahan lebih kecil.
Bagi masyarakat Kangean, keberadaan lapangan terbang bukan sekadar proyek prestise. Fasilitas ini dinilai sangat dibutuhkan untuk memangkas waktu perjalanan yang saat ini memerlukan 9‑12 jam melalui jalur laut, mempercepat pelayanan kesehatan darurat, serta mendukung kelancaran distribusi logistik dan pengembangan ekonomi kepulauan.
“Jangan biarkan Kangean hanya menjadi catatan administrasi. Bandara Kangean sudah layak, sudah dikaji, sudah dianggarkan. Tinggal kemauan politik dan dukungan masyarakat untuk membangunnya. Jika Kediri bisa, kenapa Kangean tidak?” tegas Suudin.
Tim Redaksi telah berusaha menghubungi pihak Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan Dinas terkait di Pemkab Sumenep untuk meminta klarifikasi mengenai status terbaru proyek lapangan terbang Kangean,
namun hingga berita ini diterbitkan belum mendapatkan tanggapan resmi. Redaksi akan terus memantau perkembangan langkah‑langkah selanjutnya dari pihak pemerintah.”
Pewarta: HR
