Oleh: Eko Gagak
Aktivis dan Kontributor Publik
SURABAYA, 13 NOVEMBER 2026 – Lebih dari dua dekade pasca-reformasi, sistem operasi raksasa bernama negara ini terus berjalan dalam senyap. Namun, tanpa disadari, file inti yang memuat arah tujuan bernegara mengalami kerusakan, bahkan hilang dari direktori utama (file not found). Akibatnya, kapal besar Republik ini kehilangan kompas ideologis tentang ke mana ia hendak berlabuh.
Kegelisahan kolektif itulah yang mengemuka dalam forum kebangsaan bertajuk “Menemukan Kembali NKRI” di jantung Kota Surabaya, bertepatan dengan momentum Hari Pahlawan, Selasa (10/11/2026). Di tengah denyut memori perlawanan 10 November yang heroik, para akademisi, aktivis, praktisi, dan cendekiawan di antaranya Dr. Ichsanuddin Noorsy, Dr. Opu Mulyadi, dr. Zulkifli, Prof. Warsono, Daniel Rosyid, Trijono Hardjono, Miftahul Huda, Afif Syairozy, serta penulis sendiri berkumpul untuk menggugat satu pertanyaan fundamental. Di manakah sesungguhnya arah kemudi Republik ini diletakkan?
Akar persoalan struktural yang menjerat bangsa saat ini tidak lepas dari arsitektur konstitusi hasil amandemen 1999–2002. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 naskah asli bukanlah dokumen yang lahir di ruang hampa, apalagi sekadar produk kompromi teknokratis. Ia adalah kristalisasi darah, air mata, dan visi para pendiri bangsa (founding fathers) yang memahami betul watak rakus kolonialisme dan imperialisme. Mereka merancang konstitusi yang bertumpu pada semangat gotong royong, kekeluargaan, dan kemandirian nasional.
Dalam tinjauan hukum tata negara, UUD 1945 naskah asli berfungsi sebagai strategic barrier sebuah benteng pertahanan hukum agar kedaulatan politik dan sumber daya alam (SDA) tidak diintervensi oleh kekuatan pasar global. Ia adalah perisai pelindung kekayaan nasional dari praktik eksploitasi asing.
Namun, gelombang perubahan konstitusi telah menggeser fondasi filosofis secara radikal. Euforia politik dan kompromi justru mengorbankan desain besar Republik. Alih-alih menyempurnakan tata kelola negara, perubahan itu membongkar arsitektur kekuasaan secara mendasar dan membuka celah bagi arus liberalisme-kapitalisme masuk ke jantung perundang-undangan nasional. Ironisnya, hal ini melahirkan konsentrasi kekuasaan di tangan segelintir elite dan pemilik modal, sembari melemahkan posisi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.
Dampak paling kasatmata dari pergeseran konstitusi ini terpampang nyata di sektor ekonomi. Sebagaimana disoroti tajam oleh Dr. Ichsanuddin Noorsy dalam forum tersebut, produk-produk legislasi saat ini cenderung lebih berpihak pada kepentingan korporasi ketimbang menjalankan amanat kerakyatan dalam Pasal 33 UUD 1945.
Privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), liberalisasi sektor-sektor strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak, hingga gelombang deindustrialisasi adalah buah pahit dari hilangnya kedaulatan ekonomi negara. Dalam kerangka konstitusi hasil amandemen, negara mereduksi perannya sendiri dari yang semula bertindak sebagai pelindung dan penjamin kesejahteraan rakyat, menjadi sekadar regulator dan fasilitator pasar yang tunduk pada mekanisme modal global.
Perubahan orientasi hukum dan ekonomi ini pada akhirnya merembes jauh ke dalam struktur sosial masyarakat. Sistem yang menuhankan kompetisi bebas tanpa perlindungan negara telah melahirkan budaya individualisme, materialisme, dan pragmatisme politik yang akut. Nilai-nilai luhur kegotongroyongan tergerus oleh hukum rimba pasar bebas.
Rakyat pun mengalami keterasingan di tanah airnya sendiri. Indonesia memang kaya raya dengan sumber daya alam yang melimpah, tetapi rakyat jelata dipaksa menjadi penonton di atas tanah yang mereka pijak. Sementara itu, keuntungan besar terus mengalir ke luar negeri atau hanya berputar di lingkaran oligarki.
Gagasan besar yang lahir dari rangkaian diskusi “Menemukan Kembali NKRI” bukanlah ajakan nostalgia terhadap masa lalu, apalagi bentuk penolakan buta terhadap perubahan zaman. Sebaliknya, ini adalah panggilan rasional dan mendesak untuk melakukan audit menyeluruh (constitutional auditing) atas arah perjalanan bangsa.
Untuk menyelamatkan sistem bernegara, diperlukan konsolidasi kesadaran kolektif lintas elemen guna melakukan pemulihan data (file recovery) terhadap falsafah kemerdekaan. Mengembalikan ruh dan prinsip dasar UUD 1945 naskah asli merupakan langkah kuratif agar Indonesia tidak terus larut dalam krisis ideologi berkonstitusi. Momentum 10 November di Surabaya menjadi pengingat keras bahwa kedaulatan yang hilang tidak akan kembali dengan sendirinya. Kedaulatan itu harus direbut kembali melalui ketajaman nalar, keberanian moral, dan untuk meluruskan kembali jalan konstitusi.
