SUMENEP, Globalindo.net – Usulan Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Sumenep dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) yang mengusung nama Badrul Akhmadi menuai polemik. Persoalan tersebut mencuat menyusul adanya informasi yang mempertanyakan status keanggotaan Badrul di partai berlambang banteng moncong putih tersebut.
Badrul Akhmadi diusulkan untuk menggantikan almarhum Abd Rahman, anggota DPRD Sumenep dari PDIP daerah pemilihan (Dapil) III yang meliputi Kecamatan Pragaan, Ganding, dan Guluk-guluk.
Berdasarkan hasil Pemilu Legislatif 2024, Badrul merupakan peraih suara terbanyak kedua dari PDIP di Dapil III dengan perolehan 2.405 suara. Sementara Abd Rahman memperoleh suara terbanyak pertama dengan 8.739 suara.
Ketua KPU Kabupaten Sumenep, Nurussyamsi, sebelumnya menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima pengajuan PAW dari DPC PDIP Sumenep dengan nama Badrul Akhmadi. Berkas tersebut kemudian diteruskan kepada DPRD Sumenep untuk diproses lebih lanjut.
Namun, usulan tersebut memunculkan pertanyaan setelah beredar informasi bahwa Badrul diduga telah keluar dari keanggotaan PDIP. Informasi itu dikaitkan dengan keikutsertaannya dalam seleksi calon anggota Komisi Informasi (KI) Kabupaten Sumenep dan PT Sumekar, salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) setempat.
Persoalan tersebut menjadi perhatian karena status keanggotaan partai merupakan salah satu aspek yang perlu dipastikan dalam proses penggantian antarwaktu anggota legislatif.
Sejumlah pihak pun mempertanyakan apakah Badrul masih tercatat sebagai kader PDIP atau telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai sebelum namanya diusulkan sebagai calon PAW.
Karena itu, klarifikasi dari DPC PDIP Sumenep, KPU, maupun Badrul Akhmadi diperlukan untuk memastikan duduk persoalan dan menghindari munculnya spekulasi di tengah masyarakat.
Proses PAW diharapkan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan, dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta kepastian administrasi dan hukum.
Hingga berita ini disusun, status keanggotaan Badrul Akhmadi di PDIP masih memerlukan penjelasan resmi dari pihak-pihak terkait.
Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Badrul Akhmadi, DPC PDI Perjuangan Sumenep, KPU Kabupaten Sumenep, serta pihak terkait lainnya guna menjaga keberimbangan pemberitaan.”
Pewarta: HR
