SURABAYA, Globalindo.net – Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Ngawi, Nuri Karimatunnisa, S.Si, menyoroti pelaksanaan Program SPPI KOPDES, khususnya terkait pelaksanaan latihan semi militer (Latsarmil) bagi peserta perempuan yang sedang hamil.
Pandangan tersebut disampaikan Nuri usai mengikuti Workshop Penguatan Peran, Kapasitas, dan Kompetensi Anggota Parlemen Perempuan Periode 2024–2029 Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Konrad Adenauer Stiftung (KAS) bersama B.Trust Advisory Group , KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia),dan KEMENDAGRI di Hotel Mercure Surabaya, 30 Juni–2 Juli 2026. Workshop tersebut diikuti anggota DPRD perempuan dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur dengan latar belakang lintas partai politik.
Menurut Nuri, materi workshop yang membahas kepemimpinan perempuan, penguatan fungsi pengawasan, hingga keberpihakan terhadap kelompok rentan semakin menguatkan pentingnya kebijakan publik yang menjunjung aspek kemanusiaan.
Dalam kesempatan tersebut, Nuri menyampaikan bahwa mayoritas peserta workshop memiliki pandangan yang sama bahwa pelaksanaan Program SPPI KOPDES perlu dievaluasi secara objektif dan transparan apabila ditemukan persoalan di lapangan.
“Program pemerintah tentu harus kita dukung. Namun ketika muncul persoalan, evaluasi bahkan audit merupakan langkah yang baik untuk mengetahui fakta yang sebenarnya sekaligus menjadi bahan perbaikan ke depan,” ujar Nuri.
Lebih lanjut, menurut Nuri, forum workshop juga menaruh perhatian terhadap peserta perempuan yang sedang hamil dalam pelaksanaan latihan semi militer (Latsarmil).
“Kami berpandangan bahwa perempuan yang sedang hamil harus memperoleh perlakuan dan perhatian khusus. Keselamatan ibu dan calon bayi harus menjadi prioritas. Jika kondisi kesehatannya tidak memungkinkan mengikuti latihan fisik, tentu harus ada kebijakan yang lebih manusiawi,” tegasnya.
Menurut Nuri, perhatian terhadap perempuan hamil bukan berarti memberikan perlakuan istimewa, melainkan bentuk perlindungan sesuai kondisi biologis perempuan sebagaimana prinsip keadilan dan perlindungan terhadap kelompok rentan yang juga menjadi salah satu pembahasan dalam workshop tersebut.
Ia menambahkan bahwa berdasarkan diskusi yang berkembang selama workshop, mayoritas peserta dari berbagai partai politik di Jawa Timur sepakat bahwa setiap program pemerintah, termasuk SPPI KOPDES, harus terbuka terhadap audit dan evaluasi apabila diperlukan demi meningkatkan kualitas penyelenggaraan program.
“Audit bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan program berjalan sesuai tujuan dan memberikan perlindungan kepada seluruh peserta. Yang paling penting adalah adanya perbaikan agar kejadian yang tidak diinginkan tidak terulang kembali,” ungkapnya.
Workshop yang diikuti Nuri menghadirkan berbagai materi strategis, di antaranya optimalisasi peran perempuan dalam pembangunan, kepemimpinan perempuan di parlemen, strategi komunikasi politik, hingga penguatan kapasitas anggota legislatif perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Di akhir kegiatan, para peserta dari berbagai daerah di Jawa Timur berkomitmen untuk terus mendorong lahirnya kebijakan yang lebih responsif terhadap perempuan dan kelompok rentan. Foto bersama seluruh peserta workshop menjadi simbol kebersamaan dan komitmen untuk memperkuat peran parlemen perempuan dalam menghadirkan kebijakan yang berkeadilan, akuntabel, serta mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.
As/Red
