JAKARTA, Globalindo.net – Isu terbaru terkait kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menyita perhatian publik. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru dilantik, Nanik S. Deyang, merencanakan langkah penyesuaian besar-besaran dengan menghentikan penyaluran program MBG ke sekolah-sekolah yang dikategorikan sebagai kalangan mampu atau sekolah elite. Kebijakan ini diambil guna memfokuskan kembali anggaran ke kelompok yang dinilai lebih memerlukan dukungan gizi dari negara.
Kabar ini pertama kali ramai dibahas di media sosial setelah unggahan akun Instagram @nowdots pada Jumat, 12 Juni 2026. Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa Nanik S. Deyang – yang menggantikan Dadan Hindayana sebagai pimpinan BGN – akan memangkas jangkauan penerima manfaat. “Penyaluran MBG akan disetop ke sekolah-sekolah yang berasal dari kalangan mampu. Sekolah elite dianggap memiliki akses gizi yang lebih baik sehingga anggarannya bisa dialihkan ke wilayah atau kelompok yang lebih membutuhkan,” tulis keterangan dalam postingan tersebut.
Rencana ini segera memicu beragam tanggapan dari masyarakat. Sebagian menilai langkah ini wajar agar bantuan negara tepat sasaran, namun tak sedikit pula yang mempertimbangkan dampak teknis dan kesetaraan di lapangan. Terlebih, kebijakan ini disuarakan di tengah suasana yang belum kondusif, di mana kasus keracunan makanan akibat program MBG masih membayangi sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Secara terpisah, Nanik S. Deyang membenarkan rencana tersebut saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Ia menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari strategi refocusing atau pemfokusan kembali penerima manfaat sekaligus efisiensi anggaran negara.
“Maksudnya yang mampu, yang ‘kaya’ nanti tidak dapat lagi. Kami refokuskan penerima manfaat. Refokus ini pertanyaannya sederhana: apakah mereka perlu? Rasanya tidak perlu ya kalau misalnya sekolah-sekolah kaya. Kan ini pasti di rumah gizinya juga lebih bagus,” ujar Nanik secara tegas, tak lama setelah dilantik menjadi Kepala BGN pada Senin (8/6/2026) lalu.
Menurutnya, program MBG sejatinya dirancang untuk menjamin pemenuhan gizi anak bangsa yang kurang mampu atau yang aksesnya terhadap makanan bergizi masih terbatas. Jika sebuah sekolah atau lingkungan siswanya sudah memiliki kemampuan ekonomi dan akses pangan yang baik, maka kehadiran bantuan negara dianggap tidak lagi prioritas, dan anggaran tersebut lebih baik disalurkan ke daerah terpencil atau masyarakat yang benar-benar membutuhkan intervensi pemerintah.
Di tengah pembahasan kebijakan baru ini, pelaksanaan MBG di berbagai daerah ternyata masih menyimpan sejumlah masalah mendasar yang menjadi sorotan utama pemerintah. Salah satu yang paling krusial adalah kasus keracunan makanan yang terjadi di beberapa titik layanan, serta dugaan praktik jual beli izin titik SPPG yang menyebabkan jumlah dapur melonjak tak terkendali.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menyoroti hal tersebut secara khusus saat Rapat Koordinasi dengan jajaran BGN pada Kamis (11/6/2026). Zulhas menegaskan, kualitas dan keamanan makanan adalah harga mati.
“Walaupun satu kasus saja, enggak boleh lagi ada yang keracunan. Oleh karena itu, bulan ini kami akan fokuskan pengawasan ketat terhadap kualitas dapur-dapur MBG. Tidak boleh ada lagi kelalaian yang membahayakan kesehatan anak-anak,” tegas Zulhas.
Selain masalah kualitas, Zulhas juga mengungkapkan temuan mengejutkan terkait jumlah titik layanan atau SPPG yang membengkak jauh dari rencana awal. Fenomena ini diduga kuat akibat praktik jual beli hak pengelolaan titik layanan yang marak terjadi.
Dijelaskan Zulhas, pada perencanaan awal, pemerintah hanya menargetkan sekitar 21.000 titik SPPG di seluruh Indonesia. Namun kenyataannya, jumlah yang beroperasi kini mencapai 27.877 titik. Artinya, terjadi penambahan sebanyak 6.877 titik layanan yang sama sekali tidak direncanakan.
Pembengkakan jumlah titik ini dinilai sangat memberatkan keuangan negara. Dengan asumsi biaya operasional rata-rata mencapai Rp6 juta per titik setiap harinya, penambahan ribuan titik tersebut memakan biaya tambahan hingga Rp1 triliun per bulan, atau setara Rp12 triliun lebih per tahun.
“Angka ini sangat besar. Ini namanya pemborosan. Kenapa bisa bertambah sebanyak itu? Ada dugaan kuat praktik jual beli titik layanan. Kami akan telusuri dan perbaiki ini, agar uang rakyat tidak habis terbuang untuk hal yang tidak tepat sasaran,” tandas Zulhas dengan tegas.
Kebijakan pemangkasan penyaluran ke sekolah elite dan penertiban jumlah dapur ini diharapkan dapat mengembalikan arah tujuan awal program MBG: memberikan jaminan gizi bagi anak-anak yang membutuhkan, sekaligus menjamin setiap rupiah anggaran negara digunakan secara efisien, aman, dan tepat guna.”
Pewarta: HR-wawan
