Jakarta,Globalindo.net – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan secara tegas bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) pasti akan terus dilaksanakan dan terealisasi hingga ke masyarakat.rabu 29/07/2026
Kepastian ini disampaikannya merespons berbagai isu yang berkembang terkait pembahasan anggaran program tersebut yang belakangan menjadi sorotan publik.
“Program MBG itu pasti turun. Secara pasti sudah ada pembahasan, sih, Bu, ya. Hanya saja angka pastinya belum dapat saya sampaikan saat ini,” ujar Said Abdullah saat memberikan keterangan.
Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu kemudian menjelaskan dasar perhitungan yang menjadi acuan dalam pembahasan anggaran. Menurutnya, hal pertama yang menjadi perhatian adalah penyesuaian kebutuhan berdasarkan data lokasi penyelenggaraan.
“Yang pertama kita ingin melihat dulu, dari 27.000 titik Satuan Pelayanan Penyelenggaraan Gizi (SPPG), seharusnya kebutuhan riilnya adalah sekitar 21.000 titik. Itu poin pertama yang kita tinjau,” jelasnya.
Selanjutnya, perhitungan juga dilakukan untuk memastikan program mampu melayani seluruh sasaran utama, yakni sebanyak 84 juta siswa di seluruh Indonesia. Said Abdullah memaparkan, apabila digabungkan dengan dukungan anggaran dari sektor lain seperti Kementerian Kesehatan untuk penanganan stunting dan ibu hamil, total kebutuhan anggaran program ini tidak akan melebihi angka 174 triliun rupiah.
“Kemudian yang kedua, kita tinggal hitung untuk melayani 84 juta siswa kita. Dengan hitungan saya, kalau juga digabungkan dengan anggaran di luar sektor pendidikan, misalnya anggaran kesehatan untuk penanganan stunting, ibu hamil, itu tidak lebih dari 174 triliun rupiah,” paparnya.
Lebih lanjut, Said Abdullah mengingatkan agar program ini tidak hanya dinilai dari besarnya anggaran yang terlihat bombastis di atas kertas, melainkan harus dilihat dari keberlanjutan dan kualitas yang diterima sasaran. Ia menekankan bahwa penyesuaian yang dilakukan bukan berarti mengurangi hak penerima manfaat, melainkan langkah cermat agar program bisa berjalan dalam jangka panjang.
“MBG itu jangan sebentar-sebentar yang tampak bombastis, ‘anggarannya sedemikian rupa,’ tapi ketika waktunya turun, justru tidak ada. Kenapa harus disesuaikan? Bukan untuk mengurangi hak, tapi yang paling penting adalah menjaga kualitasnya,” tegasnya.
Ia menegaskan dua hal utama yang menjadi prioritas dalam pengelolaan program ini: pertama adalah tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel; kedua adalah mutu gizi yang benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat bagi pertumbuhan anak-anak.
“Maka dengan penyesuaian anggaran yang dilakukan ini, kualitas pelayanan dan kandungan gizi yang diterima oleh anak didik nantinya akan tetap terjaga dengan baik. Kita pastikan program ini berjalan efektif, tepat sasaran, dan bisa dinikmati oleh anak-anak kita secara berkelanjutan,” pungkas Said Abdullah.”
Pewarta: HR
