JAKARTA – Keputusan Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari posisi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pada Selasa, 2 Juni 2026, mengejutkan panggung politik dan birokrasi nasional.
Keputusan itu tidak hanya menyasar Dadan; dua wakil kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya, juga diberhentikan.
Langkah ini menunjukkan instruksi tegas Istana untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasi lembaga yang menangani program makan bergizi untuk
warga kurang mampu.
Alasan pencopotan dijelaskan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Istana menyebut beberapa masalah mendasar : pelanggaran disiplin dalam penerapan Standard Operating Procedure (SOP), kelemahan tata kelola organisasi, serta sejumlah laporan buruk terkait kualitas makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut penjelasan resmi, aduan dari penerima manfaat dan instansi teknis terkait kualitas makanan dan manajemen distribusi yang bocor telah sampai ke meja Presiden, memicu tindakan cepat tersebut.
Latar belakang BGN dan MBG dibentuk sebagai badan baru dengan mandat besar untuk menjawab janji kampanye presiden, khususnya menyediakan makanan bergizi bagi anak sekolah dan keluarga rentan. Anggaran yang dialokasikan untuk BGN tergolong signifikan dan memerlukan koordinasi lintas kementerian serta pemerintah daerah.
Program MBG yang digadang-gadang sebagai program unggulan bertujuan menurunkan angka stunting dan malnutrisi melalui distribusi makanan siap saji berstandar nutrisi.
Temuan lapangan dan keluhan publik
Selama 1,5 tahun pengawasan awal, laporan resmi dan pengaduan masyarakat menunjukkan disparitas antara rencana dan pelaksanaan. Beberapa temuan yang dilaporkan ke publik dan instansi terkait antara lain:
Kualitas makanan tidak konsisten: ada laporan makanan basi, tidak sesuai standar gizi, atau porsinya kurang.
Gangguan rantai pasok dan logistik:
Keterlambatan pengiriman, penanganan yang buruk saat distribusi, dan koordinasi yang lemah antara pusat dan daerah.
Kekurangan transparansi anggaran dan pengadaan: beberapa daerah melaporkan proses pengadaan yang tidak jelas dan lemahnya mekanisme audit.
Keluhan administratif:
Pelanggaran SOP operasional, penempatan pejabat yang belum berpengalaman dalam manajemen skala besar, serta masalah disiplin internal.
Reaksi publik dan politisi
Pencopotan ini memicu beragam reaksi, Pendukung pemerintahan menyatakan bahwa tindakan Presiden menunjukkan komitmen zero tolerance terhadap kegagalan implementasi program pro-rakyat. Mereka menyebut langkah itu perlu untuk memperbaiki kualitas layanan dan mempercepat penataan ulang BGN.
Sebaliknya, sejumlah pengamat kebijakan publik dan akademisi memperingatkan agar evaluasi berjalan transparan dan berbasis bukti, bukan sekadar tindakan simbolis.
Beberapa seruan muncul agar pemeriksaan menyeluruh, termasuk audit forensik anggaran dan evaluasi teknis atas standar makanan dan rantai pasok, dilakukan untuk menghindari pengulangan masalah.
Keluarga dan rekan-rekan Dadan Hindayana belum mengeluarkan pernyataan publik yang komprehensif; beberapa kolega mengingatkan reputasi akademiknya di IPB namun juga mengakui tantangan operasional yang berbeda antara dunia akademik dan manajemen operasional berskala besar.
Dampak kebijakan dan langkah selanjutnya
pencopotan pejabat puncak BGN membuka ruang untuk beberapa kemungkinan tindak lanjut:
– Penyegaran struktural
– Penunjukan pejabat sementara atau tim transisi yang fokus merombak SOP, memperbaiki sistem pengadaan, dan memperjelas mekanisme penanggungjawab di pusat-daerah.
Audit dan investigasi:
Kementerian Keuangan, Inspektorat Jenderal, atau bahkan institusi seperti BPK dapat diminta mengaudit pengelolaan anggaran dan proses pengadaan BGN.
Perbaikan program MBG revisi standar nutrisi, pelatihan pengelola lapangan, dan peningkatan monitoring kualitas makanan berbasis data lapangan.
Dampak politik
Tindakan ini menjadi sinyal kuat pemerintahan bahwa program pro-rakyat akan diawasi ketat, namun juga berpotensi menimbulkan kontroversi jika proses evaluasi dinilai tidak adil atau semata-mata politis.
Analisis singkat
Pemberhentian pimpinan BGN menegaskan dua hal: pertama, tekanan politik untuk menunjukkan hasil program sosial yang menyentuh basis pemilih; kedua, tantangan teknis besar dalam menerjemahkan kebijakan publik menjadi operasi logistik yang andal. Kompetensi akademis tidak selalu cukup untuk menjamin keberhasilan implementasi program skala besar yang melibatkan pengadaan, distribusi, dan koordinasi multi-level.
Seiring proses transisi, publik dan pemangku kepentingan akan memantau langkah-langkah perbaikan yang diambil pemerintah. Keberhasilan BGN dan MBG ke depan akan bergantung pada transparansi evaluasi, perbaikan tata kelola, dan keterlibatan aktor teknis yang mampu menyatukan standar gizi, mutu pengadaan, dan kemampuan distribusi di lapangan.
(nsrf).
