SUMENEP,Globalindo.net – Menjelang peringatan Hari Raya Idul Adha, aktivitas jual beli hewan kurban mulai terlihat ramai di berbagai penjuru daerah. Namun, di tengah suasana keagamaan yang penuh makna berkorban dan keikhlasan itu, muncul cerita yang menjadi pembicaraan hangat di kalangan pejabat dan lingkungan pemerintahan bapak. Seorang oknum yang bukan merupakan unsur birokrasi, tiba-tiba terlihat sangat aktif bergerak menjadi perantara atau makelar penjualan sapi kurban, dengan cara yang dinilai kurang etis, yakni kerap membawa-bawa nama besar seorang tokoh atau pejabat daerah yang disapa dengan sebutan “BAPAK”.
Berdasarkan informasi yang diterima dari salah satu Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab bapak, oknum tersebut belakangan ini kerap mendatangi berbagai instansi pemerintah maupun kantor dinas. Saat menawarkan sapi kurban kepada pihak instansi, oknum itu selalu menyelipkan kalimat pengenalan diri sebagai “orangnya BAPAK”. Penyebutan nama tokoh yang dianggap memiliki pengaruh besar di daerah itu sengaja dijadikan alat utama, baik untuk membangun kepercayaan palsu maupun memberikan tekanan psikologis, sehingga pihak instansi yang ditawari merasa sungkan, takut, atau segan untuk menolak tawaran tersebut.
Fenomena ini pun memunculkan berbagai pertanyaan besar di benak masyarakat maupun aparatur sipil negara. Apakah benar oknum tersebut memiliki hubungan kerja sama resmi atau mandat langsung dari pejabat yang bersangkutan? Ataukah ini hanyalah modus bisnis musiman semata, di mana seseorang sembarangan menjual kedekatan atau mengaku-ngaku sebagai orang dalam, hanya demi memperoleh keuntungan pribadi dari transaksi penjualan hewan kurban?
Di lingkungan daerah bapak, praktik membawa-bawa nama tokoh besar atau pejabat memang bukan hal yang benar-benar baru. Sering kali ditemui oknum yang tiba-tiba mengaku sangat dekat, dipercaya, atau menjadi perwakilan elite tertentu saat ada peluang bisnis, mulai dari pengadaan barang jasa, proyek pembangunan, hingga urusan jual beli hewan kurban seperti saat ini. Tujuannya sangat sederhana: agar dirinya dianggap memiliki “jalur khusus”, sehingga orang lain mau berurusan dengannya karena merasa ada kekuasaan yang mendukung di belakangnya.
Padahal, jika tindakan ini dilakukan tanpa sepengetahuan, izin, atau hubungan resmi apa pun, hal itu sangat merugikan. Tindakan oknum tersebut secara tidak langsung telah mencoreng nama baik dan kredibilitas pihak yang namanya dibawa-bawa. Lebih jauh lagi, praktik ini menciptakan suasana kerja yang tidak sehat di lingkungan pemerintahan. Banyak pimpinan OPD atau pejabat lain yang merasa tidak nyaman, tertekan, dan berada dalam posisi serba salah; di satu sisi mungkin kualitas barang atau harga yang ditawarkan kurang sesuai, namun di sisi lain merasa berat menolak karena nama pejabat tinggi diselipkan di tengah transaksi.
Momentum Idul Adha sejatinya harus menjadi ajang memperkuat nilai-nilai ibadah, kepedulian sosial, kebersamaan, dan keikhlasan berbagi dengan sesama. Sayangnya, momen suci ini justru tampak dimanfaatkan oleh oknum tertentu sebagai ladang mencari keuntungan pribadi dengan cara-cara yang mengandalkan embel-embel kekuasaan dan kedekatan semu.
Oleh karena itu, masyarakat luas berharap ada ketegasan dari pihak terkait maupun dari pejabat yang namanya dibawa-bawa tersebut, untuk menghentikan budaya “jual nama” yang kerap terjadi ini. Persepsi bahwa seseorang bisa dengan mudah membuka jalan transaksi atau mendapatkan keuntungan hanya bermodal menyebut dirinya “orangnya BAPAK”, jika dibiarkan, akan mempertaruhkan hal yang jauh lebih besar daripada sekadar transaksi sapi kurban. Yang dipertaruhkan adalah marwah, wibawa, dan etika berbangsa serta bernegara di ruang publik.”
