JAKARTA,Globalindo.net – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, mengungkapkan terdapat penambahan sebanyak lebih dari 470 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru yang mulai menerima bantuan sosial (bansos) pada triwulan kedua tahun 2026. Perubahan jumlah penerima ini merupakan dampak langsung dari pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSN) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan dukungan penuh pemerintah daerah.
Hal itu disampaikan Gus Ipul usai menghadiri Rapat Tingkat Menteri Evaluasi Capaian Pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025, yang digelar di Gedung BPS Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026). Pertemuan tersebut juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, serta Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininger Widiasanti.
Menurut Gus Ipul, dinamika data penerima bantuan sosial adalah hal yang wajar dan akan terus terjadi setiap tiga bulan sekali, sejalan dengan pembaruan data berkala. Meski ada perubahan dan penambahan jumlah penerima, ia menegaskan bahwa sebagian besar penerima bansos pada periode sebelumnya masih tetap menerima haknya, disesuaikan sepenuhnya dengan kondisi sosial ekonomi terkini masing-masing keluarga.
“Setiap triwulan pasti ada perubahan data, ada yang masuk ada yang keluar. Namun mayoritas penerima lama tetap terlayani sesuai kondisinya. Hal ini dilakukan agar bantuan benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan,” ujar Gus Ipul.
Ia juga menyoroti peran strategis yang kini dijalankan oleh lebih dari 70 ribu operator data desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Kehadiran tenaga operator ini menjadi tulang punggung kelancaran pembaruan data di tingkat paling bawah, sehingga proses usulan baru, aktivasi, hingga reaktivasi penerima bantuan menjadi jauh lebih cepat, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat.
Hasil pemutakhiran data yang dilakukan BPS dan pemerintah daerah tersebut selanjutnya terintegrasi langsung ke dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) milik Kementerian Sosial. Melalui sistem terpadu ini, setiap usulan maupun perubahan data yang masuk dari daerah dapat dipantau, diverifikasi, dan dievaluasi secara langsung dan terpusat.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininger Widiasanti menjelaskan bahwa pemutakhiran DTSN untuk periode triwulan II tahun 2026 telah memuat data kependudukan yang sangat luas dan mendetail. Secara total, terdapat sekitar 289 juta data penduduk yang telah melalui proses rekonsiliasi dan pencocokan dengan data kependudukan resmi dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Amalia menegaskan, upaya penyempurnaan data ini akan terus diperkuat dan ditingkatkan akurasinya dari waktu ke waktu. Hal ini menjadi kunci utama agar penyaluran bantuan sosial ke depannya semakin tepat sasaran, tidak ada yang terlewatkan, dan benar-benar menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan dukungan dari negara.
“Data yang akurat adalah dasar keadilan. Kami terus memastikan setiap nama dan data yang masuk telah diverifikasi, sehingga bantuan sosial menjadi instrumen perlindungan sosial yang efektif dan efisien bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Amalia.
Pewarta: HR-Eka
