Sumenep, Globalindo.net – Kasus terkaitan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lalangon yang sempat viral di media sosial karena keluhan mengenai kualitas dan variasi menu, ternyata belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Bahkan, pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2026, menu yang didistribusikan kembali diduga tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, menambah panjang daftar kekhawatiran masyarakat dan pihak terkait.
Sebelumnya, berbagai keluhan telah bermunculan dari wali murid anaknya selaku penerima MBG di wilayah giring. Mereka menyoroti kurangnya variasi menu, kualitas bahan makanan yang diragukan, serta porsi yang tidak memadai. Isu ini kemudian menyebar luas di media sosial, menjadi perbincangan hangat dan memicu harapan agar pihak pengelola dapur MBG segera melakukan perbaikan. Namun, harapan tersebut sepertinya belum terwujud hingga saat ini.
Pada tanggal 12 Maret 2026, tim wartawan media ini melakukan pemantauan langsung terhadap distribusi menu MBG dari dapur Lalangon. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa menu yang disajikan diduga tidak sesuai dengan jadwal dan standar gizi yang seharusnya diterapkan. Beberapa penerima manfaat juga mengungkapkan kekecewaan mereka, menyatakan bahwa menu tersebut masih memiliki kekurangan yang sama seperti yang dikeluhkan sebelumnya.
Untuk mendapatkan klarifikasi mengenai hal ini, tim wartawan berusaha menghubungi Kepala SPPG (Satu Pintu Pelayanan Gizi) yang bertanggung jawab atas pengelolaan dapur MBG Lalangon. Namun, upaya konfirmasi tersebut minta untuk di sesuaikan dengan harapannya. tidak memberikan jawaban apa pun terkait dugaan ketidaksesuaian menu dan kurangnya perbaikan setelah viral.
Kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan besar dari wali murid. Mengapa setelah viral, tidak ada upaya perbaikan yang nyata? wali murid berharap agar pihak berwenang segera turun tangan untuk meneliti masalah ini secara mendalam, memastikan bahwa program MBG yang seharusnya menjadi wujud perhatian pemerintah terhadap gizi masyarakat dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan standar yang ditetapkan.
Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dari pengelola dapur MBG sangat diharapkan. Masyarakat berhak mengetahui apa yang terjadi di balik layar pengelolaan program ini, serta langkah-langkah yang akan diambil untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Jangan sampai program yang bertujuan mulia ini justru menjadi sumber kekecewaan dan ketidakpercayaan masyarakat karena kurangnya pengelolaan yang baik.
Hingga berita ini diturunkan, kepala SPPG lalangon meminta pada media ini untuk disesuaikan dengan pernyataannya mengenai dugaan ketidaksesuaian menu pada 12 Maret 2026 dan kurangnya perbaikan setelah viral. Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini dan menyampaikan informasi terbaru kepada masyarakat secepatnya.”
Pewarta: HR
