BANDUNG, Globalindo.Net – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat, Dedi Mulyadi, S. STP., MSi mengungkapkan bahwa Pemprov Jabar menghadapi beban berat akibat utang pembangunan Masjid Al Jabbar senilai sekitar Rp.1 triliun, ditengah tekanan APBD 2026 yang menipis.
Alokasi dana operasional dan pemeliharaan masjid mencapai Rp.40-50 miliar per tahun, sementara cicilan utang dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) membebani anggaran daerah hingga Rp.560 miliar tahunan hingga 2029.
Detail Utang dan CicilanDari total utang PEN Rp.3,4 triliun, Pemprov Jabar telah membayar Rp.1,4 triliun, menyisakan Rp.2 triliun yang harus dicicil secara bertahap.
Kewajiban ini membatasi ruang fiskal, terutama dengan pengurangan dana pajak pusat sebesar Rp.2.458 triliun dan proyek 2025 yang baru terealisasi.
Tekanan APBD semakin berat karena cicilan PEN hampir Rp.600 miliar per tahun, ditambah biaya Masjid Al Jabbar dan operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati sekitar Rp.100 miliar.
Dedi menekankan bahwa biaya operasional masjid sudah ditekan seminimal mungkin agar tidak melebihi Rp.100 miliar. Upaya Penghematan Meski demikian, Pemprov Jabar memprioritaskan pemeliharaan masjid sebagai aset strategis.
“Dana ini penting agar masjid tetap beroperasi dan terawat,” ujar Dedi.
(RF).
