JAWA TIMURSumenep

80 Tahun Merdeka, Jalan Protokol Sawah Sumur Masih Menangis: Rakyat Bergerak, Pemerintah Ke Mana?

286
×

80 Tahun Merdeka, Jalan Protokol Sawah Sumur Masih Menangis: Rakyat Bergerak, Pemerintah Ke Mana?

Sebarkan artikel ini

Sumenep,Globalindo.net — Di balik gegap gempita perayaan 80 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, ada suara lirih dari pelosok negeri yang nyaris tak terdengar: suara rakyat Desa Sawah Sumur, Kecamatan Arjasa, yang tiap hari bergelut dengan debu dan lumpur di jalan protokol yang rusak parah.

Jalan yang seharusnya menjadi urat nadi mobilitas dan ekonomi warga, justru menjadi simbol keterbatasan dan kelalaian. Bertahun-tahun menanti perbaikan, hingga akhirnya rakyatlah yang mengambil peran. Tanpa dana pemerintah, tanpa alat berat, warga Sawah Sumur berbondong-bondong turun tangan, bergotong royong memperbaiki jalan yang sejatinya menjadi tanggung jawab negara.

Kepala Desa Sawah Sumur, Syamsuri, menyuarakan kegundahan warganya melalui sebuah video berdurasi 2 menit 1 detik yang kini ramai beredar di platform TikTok. Dengan penuh emosi dan kejujuran, ia menyampaikan permohonan terbuka kepada pemerintah daerah, provinsi, bahkan pusat.

> “Indonesia telah merdeka selama 80 tahun. Tapi kami di pelosok ini masih belum merasakan sepenuhnya arti kemerdekaan itu,” ucap Syamsuri dalam video tersebut. “Kami tidak minta istana, hanya jalan yang layak agar anak-anak bisa sekolah tanpa harus bergelut dengan lumpur dan ibu-ibu tak perlu terpeleset saat membawa hasil kebun.”

Gambaran jalan desa.

Retorika Syamsuri menyentuh hati. Ia tidak sedang menuntut berlebihan—ia hanya mewakili suara rakyat kecil yang ingin diakui dan diperhatikan. Jalan Sawah Sumur bukan sekadar urusan aspal, tapi urusan kemanusiaan. Tentang akses pendidikan, ekonomi, dan keselamatan.

Yang lebih menyayat hati, inisiatif swadaya ini muncul di saat pemerintah seharusnya hadir. Di saat anggaran triliunan rupiah digelontorkan untuk pembangunan kota, mengapa jalan desa yang menjadi denyut kehidupan rakyat justru diabaikan?

Kini pertanyaannya, sampai kapan pemerintah menutup mata terhadap tangis rakyat di pelosok? Sampai kapan pembangunan hanya menjadi slogan tanpa keadilan yang merata?

Rakyat sudah bergerak. Sekarang giliran negara membuktikan keberpihakannya.
Karena jika rakyat terus dibiarkan memperbaiki sendiri luka-luka jalanan, lalu untuk apa ada negara?

Oleh: Hariyanto, S.Pd
Pemerhati kepulauan