Banyuwangi~Globalindo.Net// Pertemuan antara Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto pasca Pemilihan Umum 2024 merupakan fenomena politik yang tidak bisa dilepaskan dari dinamika oligarkis dan nalar kekuasaan transaksional yang semakin menegaskan krisis etika dalam demokrasi Indonesia.Dua figur sentral yang selama ini diposisikan sebagai antitesis satu sama lain,kini menunjukkan gestur keakraban politik yang menimbulkan ambiguitas moral dan kebingungan publik.Menurut Herman Sjahtie M.Pd,M.Th, CBC (Aktivis & Akdemisi) Pertemuan ini mengindikasikan bahwa pada level elite,perbedaan ideologis dapat dinegosiasikan dengan sangat lentur,selama terdapat kepentingan strategis yang menguntungkan kedua belah pihak.Selasa,09/04/2025
Secara akademik,peristiwa ini mencerminkan realitas politik post-ideologis di Indonesia,di mana afiliasi politik tidak lagi dibangun atas dasar konsistensi nilai atau visi kebangsaan yang berkelanjutan,melainkan atas dasar kalkulasi kekuasaan yang bersifat pragmatis dan jangka pendek.Dalam konteks tersebut,rakyat tidak hanya kehilangan representasi yang otentik, tetapi juga dijadikan instrumen mobilisasi semata.Selama bertahun-tahun, masyarakat dikondisikan untuk menginternalisasi polarisasi,mendukung satu kubu secara fanatik,dan memusuhi yang lain tanpa ruang dialektika yang sehat.Ironisnya,setelah agenda pemilu usai,para elite dengan enteng menjalin kesepahaman politik tanpa mempertimbangkan luka sosial yang telah mereka wariskan.
Pertemuan Megawati dan Prabowo bukan sekadar rekonsiliasi politik,melainkan simbol kuat dari kooptasi elite terhadap ruang publik yang semakin sempit.Ketika perbedaan yang selama ini dikonstruksi secara massif dalam wacana politik publik ternyata bisa dinegosiasikan dalam ruang privat kekuasaan,maka yang patut dipertanyakan bukanlah keberanian elite untuk berdamai,melainkan legitimasi moral dari seluruh pertikaian yang telah berlangsung.Dalam hal ini,tidak ada narasi pertanggungjawaban kepada masyarakat atas eskalasi konflik sosial yang muncul sebagai akibat langsung dari kontestasi politik yang tajam dan penuh agitasi.
Realitas ini menunjukkan bahwa demokrasi prosedural yang selama ini dibanggakan telah terjebak dalam jebakan formalisme yang mengabaikan substansi etis.Publik dibiarkan menjadi korban dari permainan simbolik para elite yang mempertontonkan perseteruan,hanya untuk kemudian menyepakati koalisi kekuasaan demi kepentingan kelompok mereka sendiri.Media pun cenderung menjadi perpanjangan tangan oligarki,lebih memilih menarasikan harmoni elite daripada membongkar hipokrisi politik yang telah merusak fondasi kewargaan dan akal sehat publik.
Dengan demikian,pertemuan antara Megawati dan Prabowo tidak dapat dimaknai sebagai kemenangan demokrasi atau wujud kedewasaan politik.Ia lebih tepat dibaca sebagai cermin dari rapuhnya integritas politik nasional,di mana elite dengan bebas melakukan konsolidasi kekuasaan tanpa koreksi etis dan tanpa partisipasi publik yang bermakna.Bila kondisi ini dibiarkan terus berlanjut,maka masa depan demokrasi Indonesia terancam tereduksi menjadi sekadar akrobat elite yang tampil atraktif di permukaan,namun menyembunyikan kontradiksi dan pengkhianatan terhadap aspirasi rakyat di balik panggungnya.
{Noval}
