SUMENEP, Globalindo.net – Dewan Pimpinan Daerah Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (DPD KNTI) Kabupaten Sumenep menggelar Dialog Kebijakan dengan mengangkat tema penting: “Keterlibatan Pemerintah dalam Pengelolaan Bersama Kawasan Tenurial Nelayan — Merancang Model Co-Management yang Adil dan Berkelanjutan.
Kegiatan yang berlangsung di C1 Hotel Sumenep, Jumat (7/8/2026), menjadi ruang dialog terbuka yang mempertemukan perwakilan nelayan, pemerintah daerah, lembaga legislatif, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Fokus utama pembahasan tertuju pada pengelolaan kawasan pesisir dan wilayah tenurial nelayan yang menjadi tumpuan kehidupan masyarakat pesisir.
Ketua DPD KNTI Kabupaten Sumenep, Taufiqurrahman, menyampaikan bahwa keterlibatan berbagai pihak sangat diperlukan guna melahirkan model pengelolaan kawasan pesisir yang tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan sumber daya semata, melainkan juga menjamin keadilan dan keberlanjutan bagi nelayan tradisional yang menggantungkan hidup dari laut.
“Keterlibatan berbagai pihak sangat diperlukan untuk melahirkan model pengelolaan kawasan pesisir yang tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan sumber daya, tetapi juga menjamin keadilan dan keberlanjutan bagi nelayan tradisional,” ujar Taufiqurrahman.
Dalam dialog tersebut, unsur legislatif diwakili oleh Juhairi, Anggota DPRD Kabupaten Sumenep. Kehadiran wakil rakyat ini diharapkan dapat memperkuat jembatan komunikasi antara masyarakat nelayan dan lembaga pembentuk kebijakan daerah, terutama dalam memperjuangkan kepentingan nelayan melalui penyusunan kebijakan dan regulasi yang berpihak kepada rakyat pesisir.
Selain unsur legislatif, dialog juga menghadirkan narasumber dari jajaran pemerintah daerah, yakni Joni Hariyanto, S.Pi., Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep, serta Herlyn Carolina, S.T., M.T., Perencana Ahli Muda Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
Pembahasan dalam forum ini diarahkan secara mendalam pada konsep co-management atau pengelolaan bersama — sebuah model tata kelola yang memberikan ruang seluas-luasnya bagi pemerintah dan masyarakat nelayan untuk terlibat secara setara mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, hingga evaluasi pengelolaan kawasan pesisir.
Konsep tersebut dinilai sangat penting mengingat nelayan tradisional merupakan kelompok masyarakat yang memiliki ketergantungan langsung dan paling nyata terhadap kelestarian sumber daya laut. Oleh karena itu, setiap kebijakan pengelolaan kawasan pesisir sudah selayaknya mempertimbangkan tiga aspek utama: kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir, keberlanjutan lingkungan laut, serta kepastian akses nelayan terhadap wilayah tangkap dan sumber daya pesisir.
DPD KNTI Kabupaten Sumenep berharap dialog ini tidak sekadar menjadi forum diskusi semata, melainkan mampu melahirkan rekomendasi konkret serta langkah nyata dalam membangun tata kelola kawasan tenurial nelayan yang lebih partisipatif, transparan, adil, dan berkelanjutan.
Dengan terjalinnya sinergi antara pemerintah, legislatif, dan organisasi perwakilan nelayan, diharapkan kebijakan kelautan dan perikanan di Kabupaten Sumenep ke depan semakin mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat pesisir, sekaligus menjaga kelestarian kekayaan laut sebagai warisan berharga yang dapat dinikmati oleh generasi mendatang.”
Pewarta: HR
