SUMENEP, Globalindo.net — Pemandangan yang memancing amarah publik kembali viral di lingkungan Kantor Pemerintah Kabupaten Sumenep. Saat Bupati Sumenep sedang memimpin upacara bendera rutin hari Senin di halaman kantor Pemkab, justru terlihat sejumlah oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang asyik menikmati kopi di sebuah warung kopi tepatnya di sebelah timur Kantor BKPSDM tidak jauh dari lokasi upacara.
Perilaku tersebut dinilai bukan sekadar pelanggaran disiplin, melainkan melecehkan jabatan dan kehormatan Bupati selaku pimpinan tertinggi daerah.senin 21/09/2026
Syaiful Bahri, atau yang akrab disapa Ipung, menyampaikan kecaman keras atas perbuatan tersebut. Menurutnya, jika apa yang terjadi itu benar, maka tindakan para oknum PNS itu sungguh tidak pantas dan merendahkan otoritas pimpinan daerah.
“Jika perbuatan sejumlah oknum PNS itu benar mereka asyik menikmati kopi di warung kopi di depan Kantor Bupati Sumenep, tepatnya di sebelah timur Kantor BKPSDM maka perbuatan tersebut sungguh sudah patut dikatakan melecehkan jabatan Bupati. Karena saat mereka ngopi dengan santai, Bupati justru sedang berdiri memimpin upacara rutin di halaman Kantor Pemkab Sumenep,” tegas Ipung.
Ipung pun meminta pihak berwenang untuk segera bertindak tegas dan mendisiplinkan oknum-oknum tersebut. Ia menekankan bahwa kebiasaan buruk seperti itu jangan dibiarkan berlarut-larut karena dapat merusak citra birokrasi secara keseluruhan.
“Oleh karenanya, bagi pihak yang berwenang untuk mendisiplinkan kelakuan sejumlah oknum PNS tersebut, segera bertindak. Agar mereka tidak dicap PNS pap pa’an,” ujar Ipung sambil tertawa kecil menutup pernyataannya namun di balik canda itu terselip pesan tajam tentang ketidakberdayaan jika hal seperti ini terus dibiarkan.

Fenomena ini menjadi bukti nyata lemahnya kedisiplinan di lingkungan Pemkab Sumenep. Bagaimana mungkin di saat pimpinan tertinggi sedang memimpin upacara dengan khidmat, bawahannya justru memilih bersantai di warung kopi dalam jam kerja resmi? Hal itu tentu bukan sekadar pelanggaran ketidakhadiran, melainkan bentuk ketidakhormatan yang nyata terhadap pimpinan serta mencederai nilai-nilai kebangsaan yang diperingati dalam upacara tersebut.
Jika hal ini terus dibiarkan, wajar jika masyarakat kemudian memberi cap sinis “PNS pap pa’an” PNS yang tidak ada gunanya, tidak disiplin, dan tidak taat aturan. Padahal, PNS seharusnya menjadi teladan kedisiplinan, bukan justru menjadi contoh ketidakpedulian di depan mata rakyat.
Kami mendesak Bupati Sumenep beserta inspektorat dan BKPSDM untuk
1. Segera identifikasi dan catat nama-nama oknum PNS tersebut secara tegas dan transparan.
2. Jatuhkan sanksi disiplin sesuai aturan berlaku mulai dari teguran tertulis hingga pemotongan tunjangan kinerja.
3. Perketat pengawasan kehadiran upacara agar kejadian serupa tidak terulang di Senin berikutnya.
Jangan sampai teguran lisan saja. Masyarakat sudah melihatnya, merekamnya, dan menilainya. Sekarang tinggal tindakan nyata Bupati Sumenep untuk membuktikan bahwa kedisiplinan benar-benar ditegakkan bukan sekadar di atas kertas, dan bukan sekadar saat upacara berlangsung. PNS pap pa’an tidak pantas berdiri di lingkungan kantor bupati, apalagi saat pimpinannya sedang berdiri tegak memimpin rakyat.”
Pewarta: HR












