LAPAGO, 11 September 2026 โ Rapat Kerja Nasional pertama Gerakan Rakyat Pembebasan West Papua (GR-PWP) telah melahirkan sejumlah keputusan politik penting, meliputi dukungan terhadap tokoh kemerdekaan, seruan penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia, serta langkah penguatan organisasi di seluruh wilayah West Papua.
Dalam resolusi yang dibacakan pada rapat tersebut, GR-PWP menegaskan kembali dukungan penuh terhadap tiga agenda utama perjuangan kemerdekaan bangsa West Papua yang telah dirumuskan sebelumnya, yakni:
mendorong kunjungan resmi Komisi Tinggi Dewan Hak Asasi Manusia PBB ke West Papua, mempertegas keanggotaan penuh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di dalam Kelompok Negara Melanesia (MSG), serta mendesak pengesahan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat West Papua.

Resolusi itu juga menyoroti perluasan situasi kemanusiaan. GR-PWP mendesak Komisi Tinggi HAM PBB untuk melakukan penyelidikan menyelidik terhadap pelanggaran hak asasi manusia akibat konflik politik yang memaksa ratusan ribu warga mengungsi. Per Juli 2026, jumlah pengungsi di West Papua tercatat mencapai 124.931 jiwa.
Satu keputusan penting lainnya, rapat secara resmi mengakui ๐ฝ๐๐ฃ๐ฃ๐ฎ ๐๐๐ฃ๐๐ ๐จ๐๐๐๐๐๐ ๐๐ง๐๐จ๐๐๐๐ฃ ๐ฝ๐๐ฃ๐๐จ๐ ๐๐๐จ๐ฉ ๐๐๐ฅ๐ช๐.
Selanjutnya, GR-PWP mengajak seluruh elemen perjuangan untuk melakukan konsolidasi, mobilisasi, dan sosialisasi guna memperkuat persatuan dengan satu tujuan bersama: mewujudkan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa West Papua. Langkah ini juga mencakup dukungan terhadap hasil KTT Forum Kepulauan Pasifik (PIF) tahun 2019 dan pertemuan yang berlangsung di Koror, Palau, pada 30 Agustusโ4 September 2026.
Di bidang organisasi, rapat merekomendasikan Badan Pengurus Pusat GR-PWP untuk segera menyelenggarakan Kongres Pertama guna memperbaiki struktur dan peraturan dasar organisasi. Tujuh wilayah GR-PWP juga ditugaskan untuk memperluas jangkauan hingga ke tingkat suku, klen, dan basis rakyat yang belum terorganisir.
Resolusi ini ditetapkan di Kantor Pemerintahan Sementara West Papua, Wilayah Lapago, pada 11 September 2026.
ย Wartawan : Yali Wenda












