SUMENEP, globalindo.net – Perilaku sejumlah pejabat di Kabupaten Sumenep akhir-akhir ini ramai diperbincangkan oleh sejumlah Wartawan. Selain sulit ditemui untuk keperluan klarifikasi atau konfirmasi, ada trend baru para pejabat yang melakukan pemblokiran nomor telepon seluler wartawan. Hal itu menimbulkan berbagai macam pertanyaan terutama di kalangan wartawan sendiri.
Sikap dan tindakan memblokir nomor telepon seluler wartawan oleh seorang Wakil Rakyat (DPRD) itu adalah bukti bahwa peran wartawan tidak dibutuhkan dipandang tendah.
Fenomena ini seakan menunjukkan bahwa pers dan tidak diperlukan keberadaannya di Kabupaten Sumenep. Namun, Ia tidak menyadari bahwa betapa pentingnya peran serta wartawan dalam perjalanan negara ini. dimana wartawan banyak memberikan fungsi kontrol sosial apabila ada pejabat pengkhinat negara.
Dalam menjalankan fungsi kontrol sosial itulah wartawan berhak dan bahkan wajib bertanya yang sifatnya konfirmasi atau klarifikasi, sepanjang disampaikan dengan santun dan untuk mengungkap fakta yang sifatnya dapat merugikan negara, baik dari sesi waktu maupun keuangan negara. Bahkan dengan pertanyaan yang sangat tajam sekalipun tidak jadi persoalan semampang masih dalam koridor jurnalistik.
Sebab, Bertanya adalah tugas wartawan, sepanjang yang ditanyakan untuk untuk kepentingan umum. Hal itu bukan terkadang dianggap kejahatan moral. Padahal, bagi siapapun yang dikonfirmasi bisa menjawab dengan mengklarifikasi bukan berarti bentuk kemurahan!
Namun, Ketika seorang Pejabat publik apalagi seorang ketua DPRD memilih memblokir kontak wartawan hanya karena tidak menyukai pertanyaan kritis yang diajukan, maka yang bersangkutan telah gagal memahami esensi jabatan publik yang diembannya.
” Ingat, jabatan publik itu amanah, bukan warisan dari nenek moyang kita. Jadi, apabila tidak siap ditanya dan dikritik, jangan duduk di kursi empuk karena jabatannya itu juga biayai pakai uang rakyat,” Ungkap Holib
Nah, Jika pertanyaan wartawan dianggap keliru atau menyesatkan, ada hak jawab, ada Dewan Pers, ada Organisasi wartawannya, dan ada ruang klarifikasi. Yang tidak ada ruangnya adalah sikap main blokir. Tapi jika langsung memblokir itu sesuatu hal tang aneh.
Dalam hal itu, Ia juga harus memahami bahwa Wartawan tidak bekerja untuk menyenangkan Pejabat, melainkan menyuarakan kepentingan publik. Jadi ketika seorang Pejabat memusuhi wartawan karena ditanya dengan pertanyaan kritis, itu tanda bahwa ia lebih nyaman dalam gelap daripada disorot terang.
” Wakil Rakyat seharusnya merakyat jangan marah jika ditanya soal kepentingan Rakyat. Ingat, Anda dipilih dan duduk dikursi empuk itu hanya pesuruh rakyat.” Pungkasnya.
Pewarta : WAWAN
