BANDUNG, Globalindo.Net – Banjir kembali merendam sejumlah wilayah di Bandung Raya. Kawasan hilir Kabupaten Bandung seperti Bojongsoang, Dayeuhkolot, hingga Baleendah kembali menjadi langganan genangan setiap musim hujan. Jalan utama terendam, aktivitas warga lumpuh, dan kerugian ekonomi terus berulang tanpa solusi yang benar-benar tuntas.
Fenomena ini bukan semata akibat tingginya curah hujan, melainkan konsekuensi dari kegagalan tata kelola wilayah yang telah berlangsung lama. Secara geografis, wilayah hilir Kabupaten Bandung memang berada di cekungan alami yang menjadi titik akhir aliran air dari berbagai kawasan Bandung Raya. Namun kondisi alam tersebut seharusnya sudah diantisipasi melalui perencanaan tata ruang dan sistem pengendalian air yang matang.
Alih-alih memperkuat sistem tersebut, pemerintah daerah dinilai justru abai. Saat hujan deras mengguyur kawasan utara dan selatan Bandung, limpasan air langsung mengalir menuju Sungai Citarum, menyebabkan lonjakan debit yang tak tertampung di wilayah hilir. Akibatnya, banjir menjadi siklus tahunan yang terus berulang.
Data pemerintah daerah sendiri mengungkapkan, sedikitnya 13 kecamatan di Kabupaten Bandung terdampak bencana hidrometeorologi, mulai dari banjir hingga angin puting beliung, setiap kali cuaca ekstrem terjadi. Fakta ini menunjukkan bahwa persoalan bukan lagi insidental, melainkan sistemik.
Ketua Presidium Corong Jabar, Yusup Sumpena atau Kang Iyus, menegaskan bahwa pendekatan penanganan banjir selama ini keliru dan terlalu parsial. Fokus yang hanya diberikan pada wilayah terdampak dinilai tidak menyentuh akar persoalan.
“Penanganan banjir tidak bisa tambal sulam di hilir saja. Ini harus dilihat sebagai satu kesatuan sistem Daerah Aliran Sungai dari hulu ke hilir,” ujarnya pada Rabu (15/4).
Menurutnya, kerusakan di kawasan hulu menjadi faktor utama yang memperparah kondisi di hilir. Wilayah seperti Pangalengan dan Ciwidey yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan dan pengendali air, justru mengalami tekanan akibat alih fungsi lahan yang tidak terkendali.
Pangalengan dan Ciwidey dinilai memiliki potensi besar untuk pengembangan kolam retensi dan kawasan resapan air. Namun potensi tersebut tergerus oleh maraknya pembangunan tanpa izin yang jelas serta praktik pembalakan liar.
Kawasan Bandung Utara (KBU) dan Bandung Selatan (KBS) pun disebut menjadi titik krusial yang luput dari pengawasan ketat. Banyak pengembang dan pelaku usaha yang diduga membangun tanpa legalitas formal, memperparah degradasi lingkungan yang seharusnya menjadi benteng alami pengendali banjir.
“Kalau kawasan resapan terus dirusak, air pasti mencari jalannya sendiri—dan itu ke hilir. Yang jadi korban ya masyarakat di bawah,” tegas Kang Iyus.
Di sisi lain, wilayah Kota Bandung bagian utara dan Kabupaten Bandung Barat yang seharusnya berfungsi sebagai daerah tampungan air, juga belum dikelola optimal. Minimnya infrastruktur penampungan seperti embung dan kolam retensi membuat air hujan langsung mengalir tanpa kendali.
Normalisasi Sungai Citarum pun dinilai belum konsisten dilakukan. Pendangkalan sungai, penyempitan alur, serta sedimentasi yang tidak tertangani semakin memperburuk kapasitas tampung sungai utama tersebut.
Kondisi ini memperlihatkan satu benang merah: banjir di Bandung Raya bukan lagi sekadar bencana alam, melainkan hasil dari salah urus yang berlarut-larut. Ketika tata ruang diabaikan, pengawasan lemah, dan pembangunan tak terkendali dibiarkan, maka bencana hanyalah soal waktu.
Red
