Sumenep – Pelabuhan Dungkek senilai Rp41,5 miliar dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur kini disorot keras. Ketua Komisariat PMII Wiraraja secara tegas menuding Pemprov Jawa Timur telah melakukan pemborosan anggaran rakyat melalui proyek yang hingga kini tak kunjung berfungsi.
Pelabuhan yang diresmikan langsung oleh Khofifah Indar Parawansa pada 2023 itu justru berubah menjadi bangunan mati tanpa aktivitas. Alih-alih menjadi penggerak ekonomi dan konektivitas wilayah kepulauan, Pelabuhan Dungkek kini berdiri sebagai simbol kegagalan perencanaan dan lemahnya tanggung jawab pemerintah.
Mandeknya operasional pelabuhan dinilai bukan sekadar kelalaian, melainkan bentuk nyata dari buruknya pengelolaan anggaran publik.
“Ini bukan lagi soal mangkrak, ini soal kegagalan total. Rp41,5 miliar uang rakyat dihabiskan untuk proyek yang hari ini tidak memberi manfaat apa pun. Ini bentuk pemborosan yang tidak bisa ditoleransi,” tegas Firman Ketua Komisariat PMII Wiraraja.
Secara fisik, proyek tersebut dibangun dengan skala besar: trestle sepanjang 140 meter, jeti 42 meter, serta dilengkapi berbagai fasilitas seperti gedung kantor, area parkir, genset, hingga tandon air. Namun seluruhnya kini tak lebih dari infrastruktur kosong tanpa fungsi nyata.
“Bangunan boleh megah, tapi kalau tidak digunakan, itu hanya monumen kegagalan. Ini bukti bahwa perencanaan tidak matang dan pengawasan lemah,” lanjut Firman.
Ia juga menilai Pemprov Jawa Timur tidak bisa lepas tangan atas kondisi ini. Menurutnya, harus ada pertanggungjawaban yang jelas atas penggunaan anggaran besar yang tidak berdampak.
“Kami mendesak Pemprov Jawa Timur untuk tidak diam. Harus ada evaluasi total, dan koordinasi yang masif dengan Pemerintah Kabupaten Sumenep Serta Dinas Perhubungan. Jangan sampai praktik pemborosan seperti ini terus berulang tanpa konsekuensi,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa jika tidak ada langkah konkret dalam waktu dekat, maka pihaknya siap mendorong gerakan yang lebih besar sebagai bentuk kontrol sosial terhadap kebijakan publik.
“Kalau pemerintah tetap abai, kami tidak akan tinggal diam. Ini uang rakyat, bukan uang pribadi yang bisa dihamburkan tanpa hasil,” pungkasnya.
Hingga hari ini, Pelabuhan Dungkek masih tanpa aktivitas. Menjadi potret nyata bagaimana anggaran besar bisa berujung sia-sia ketika perencanaan dan tanggung jawab diabaikan.
