LITERASI SORE
Oleh : Djoko TP Pengamat kebijakan publik
Industri mebel merupakan salah satu sektor ekonomi kreatif yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Di Indonesia, nama Kabupaten Jepara telah lama dikenal sebagai pusat ukiran dan produksi furniture yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar domestik, tetapi juga menembus pasar internasional. Tradisi ukir Jepara bahkan telah menjadi identitas budaya sekaligus sumber penghidupan bagi ribuan pengrajin yang bekerja di bengkel-bengkel kecil hingga pabrik skala ekspor.
Namun dalam beberapa tahun terakhir muncul diskusi baru di kalangan pengusaha dan pengrajin mebel. Diskusi tersebut berkaitan dengan kewajiban sertifikasi halal bagi produk mebel. Pertanyaan yang sering muncul di tengah masyarakat adalah: mengapa produk seperti kursi, meja, lemari, atau ukiran kayu harus bersertifikat halal, padahal produk tersebut bukan makanan atau minuman yang dikonsumsi manusia?
Pertanyaan ini tidak muncul tanpa alasan. Bagi sebagian pelaku usaha, konsep halal selama ini identik dengan makanan, minuman, obat-obatan, atau kosmetik yang langsung bersentuhan dengan tubuh manusia. Sementara furniture pada dasarnya merupakan barang pakai yang tidak dikonsumsi. Untuk memahami persoalan ini secara lebih jernih, penting melihatnya dari sudut pandang sinkronisasi regulasi dalam sistem hukum Indonesia, terutama antara tiga undang-undang utama yang berkaitan dengan dunia industri dan perlindungan konsumen.
Kerangka Regulasi dalam Sistem Hukum Indonesia
Dalam sistem hukum Indonesia, kegiatan industri, perlindungan konsumen, dan jaminan kehalalan produk diatur oleh regulasi yang berbeda namun saling berkaitan.
Regulasi pertama yang menjadi dasar pengaturan dunia industri adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Undang-undang ini menekankan pentingnya pembangunan industri nasional yang memiliki daya saing, berkelanjutan, berbasis inovasi, serta mampu melindungi pelaku usaha nasional.
Dalam konteks produk industri seperti mebel, standar yang diwajibkan oleh kebijakan industri pada umumnya berkaitan dengan kualitas produk, keselamatan penggunaan, standar teknis, serta aspek lingkungan. Sebagai contoh, produk furniture seringkali harus memenuhi berbagai standar seperti Standar Nasional Indonesia (SNI), standar legalitas kayu, maupun standar keselamatan bahan finishing yang digunakan dalam proses produksi.
Standar-standar tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan aman digunakan oleh konsumen dan memenuhi kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun jika ditelusuri lebih jauh, dalam keseluruhan ketentuan undang-undang ini tidak ditemukan ketentuan yang secara eksplisit mewajibkan produk mebel memiliki sertifikat halal. Hal ini menunjukkan bahwa dari perspektif kebijakan industri, fokus utama regulasi adalah pada mutu dan keamanan produk, bukan pada status kehalalan bahan yang digunakan dalam proses produksi.
Regulasi kedua yang juga penting adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini menegaskan bahwa konsumen memiliki hak untuk memperoleh keamanan, kenyamanan, keselamatan, serta informasi yang benar mengenai produk yang mereka gunakan.
Dalam konteks produk furniture, perlindungan konsumen biasanya berkaitan dengan berbagai aspek keselamatan penggunaan. Misalnya, bahan finishing yang tidak mengandung zat beracun, konstruksi produk yang tidak membahayakan pengguna, serta kualitas bahan yang tidak menimbulkan risiko kesehatan. Konsumen juga berhak mengetahui apakah produk yang mereka gunakan menggunakan bahan kimia berbahaya atau tidak.
Namun sebagaimana halnya dalam undang-undang perindustrian, UU Perlindungan Konsumen juga tidak secara spesifik mewajibkan produk furniture memiliki sertifikat halal. Konsep halal dalam undang-undang ini pada umumnya lebih berkaitan dengan produk yang dikonsumsi atau digunakan langsung oleh tubuh manusia, seperti makanan, minuman, obat, dan kosmetik.
Regulasi ketiga yang kemudian memunculkan diskusi baru adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini bertujuan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat Muslim bahwa produk yang beredar di Indonesia memenuhi standar kehalalan.
Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Sistem sertifikasi halal ini diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan penetapan fatwa halal oleh Majelis Ulama Indonesia.
Di sinilah kemudian muncul ruang perdebatan. Hal ini karena definisi “produk” dalam undang-undang tersebut sangat luas dan mencakup berbagai kategori barang, termasuk barang gunaan. Dalam praktik interpretasi regulasi, kategori barang gunaan ini dapat mencakup berbagai produk rumah tangga, termasuk furniture.
Potensi Ketidaksinkronan Regulasi
Jika ketiga undang-undang tersebut dibandingkan secara sistematis, terlihat adanya perbedaan pendekatan dalam pengaturan produk.
UU Perindustrian dan UU Perlindungan Konsumen lebih menitikberatkan pada aspek keamanan produk, kualitas produk, serta perlindungan konsumen dari bahaya fisik maupun kimia. Fokusnya adalah memastikan bahwa produk yang beredar aman dan tidak merugikan pengguna.
Sebaliknya, UU Jaminan Produk Halal lebih menitikberatkan pada kepastian status halal bahan baku dan proses produksi yang sesuai dengan prinsip syariat.
Perbedaan fokus inilah yang dalam praktik dapat menimbulkan tumpang tindih regulasi bagi pelaku usaha. Produsen mebel misalnya tidak hanya harus memenuhi standar kualitas dan keamanan produk, tetapi juga harus memenuhi berbagai kewajiban administratif lainnya seperti legalitas kayu, standar ekspor, perizinan usaha, kewajiban perpajakan, serta kemungkinan kewajiban sertifikasi halal.
Dalam dunia kebijakan publik, kondisi seperti ini sering disebut sebagai beban kepatuhan regulasi atau regulatory compliance burden, yaitu situasi di mana pelaku usaha harus memenuhi berbagai kewajiban regulasi yang datang dari berbagai sektor sekaligus.
Perspektif Industri Mebel
Bagi pelaku industri mebel, khususnya pengrajin skala kecil dan menengah yang menjadi tulang punggung industri di Jepara, kewajiban sertifikasi halal seringkali dianggap kurang relevan. Hal ini terutama karena furniture pada dasarnya tidak dikonsumsi dan bahan utamanya berasal dari kayu.
Namun dari sudut pandang regulasi halal, perhatian tidak hanya tertuju pada bahan utama, tetapi juga pada bahan tambahan yang digunakan dalam proses produksi. Dalam industri furniture modern, berbagai bahan tambahan sering digunakan untuk memperkuat atau memperindah produk, seperti lem kayu, resin, bahan finishing, pelapis, busa, maupun kulit pada sofa.
Beberapa bahan tersebut dalam industri kimia dapat berasal dari turunan hewan, seperti gelatin atau kolagen. Karena itu dalam perspektif regulasi halal, perlu dipastikan bahwa bahan-bahan tersebut tidak berasal dari sumber yang dilarang.
Pentingnya Dialog Kebijakan
Diskusi mengenai kewajiban sertifikasi halal pada industri mebel pada dasarnya mencerminkan dinamika dalam kebijakan publik. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat Muslim agar produk yang digunakan memenuhi prinsip kehalalan.
Namun di sisi lain, kebijakan juga perlu mempertimbangkan kondisi nyata pelaku usaha, terutama UMKM yang memiliki keterbatasan dalam aspek biaya dan administrasi.
Oleh karena itu, dialog yang konstruktif antara pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat menjadi sangat penting. Dialog tersebut diperlukan agar kebijakan yang diterapkan tetap proporsional, adil, dan tidak menghambat pertumbuhan industri kreatif nasional.
Penutup
Industri mebel Indonesia, khususnya di Jepara, telah lama menjadi simbol kreativitas, keterampilan, dan kearifan lokal yang diakui dunia. Dalam menghadapi perkembangan regulasi, pemahaman terhadap dasar hukum menjadi sangat penting bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Sinkronisasi antara regulasi industri, perlindungan konsumen, dan jaminan produk halal perlu terus dikaji agar kebijakan yang diterapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan konsumen dan keberlanjutan industri nasional.
Melalui literasi hukum yang baik, masyarakat dan pelaku usaha dapat berpartisipasi secara aktif dalam membangun sistem regulasi yang lebih bijak, transparan, dan mendukung kemajuan ekonomi bangsa.
Pewarta: hasuma
