Sumenep, Globalind.net — Kondisi kota sumenep pada malam hari kerap diselimuti gelap sehingga memantik reaksi publik. Alokasi anggaran Penerangan Jalan Umum (PJU) yang mencapai belasan miliar rupiah kembali dipertanyakan karena
efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan anggaran yang diduga tidak terealisasi dengan baik.
Bukan tanpa alasan publik mempertanyakan anggaran PJU yang jumlahnya mencapai belasan miliar rupiah, Karena sejumlah ruas jalan di Kota Sumenep dilaporkan minim penerangan Lampu PJU mati, redup, atau tidak berfungsi dalam waktu lama, meski anggaran PJU tercatat mencapai belasan miliar rupiah pertahun.
Apalagi, Kondisi gelap gulita itu ditemukan di berbagai titik kota, termasuk jalan Raung Depan Kantor Dinas Perikanan penghubung antarkelurahan, kawasan permukiman, hingga ruas jalan yang berdekatan dengan pusat aktivitas ekonomi dan layanan publik.
Dalam Kondisi gelap diberbagai sudut jalan kota sumenep itu tentunya memunculkan kegelisahan warga, Karena dikhawatirkan akan menjadi kesempatan bagi pelaku tindak kriminal untuk melancarkan aksinya.
Faktanya, kondisi itu sering kali dikeluhkan Pengendara, pejalan kaki, serta warga sekitar terutama selepas pukul 18.00 WIB saat aktivitas masyarakat masih berlangsung sehingga akan meningkatkan resiko kecelakaan. Sementara, tanggung jawab pengelolaan dan pemeliharaan PJU yang berada di tangan pemerintah daerah melalui instansi teknis terkait terkesan tutup mata.
Terkait hal itu, Ketua Aliansi Jurnalis Sumekar, Faldi Aditya menyayangkan sikap dari Instansi teknis mengingat besarnya anggaran yang terkesan tidak dipergunakan dengan baik sehingga berbanding terbalik dengan kondisi lapangan.
“Anggaran PJU belasan miliar rupiah itu bukan angka kecil. Jika kota masih gelap, maka wajar publik mempertanyakan ke mana efektivitas belanja tersebut. Ini soal transparansi dan tanggung jawab pengelolaan uang rakyat,”Ungkapnya dengan nada kesal.
Menurutnya, PJU memiliki fungsi vital dalam menjamin keselamatan lalu lintas, menekan angka kriminalitas, serta mendukung aktivitas ekonomi malam hari. Ketika fasilitas dasar ini tak optimal, maka dampaknya langsung dirasakan masyarakat dan berpotensi menurunkan kualitas hidup warga kota.
Maka dari itu, Ia mendorong pemerintah daerah membuka data penggunaan anggaran PJU secara rinci kepada publik. Audit menyeluruh, pemetaan titik gelap, serta sistem perawatan yang terjadwal dan terukur dinilai mendesak dilakukan agar belanja belasan miliar rupiah benar-benar berbuah terang, bukan sekadar laporan di atas kertas.
” Anggaran besar seharusnya menghadirkan cahaya, bukan pertanyaan. Ketika PJU Sumenep menelan belasan miliar rupiah namun kota tetap gelap gulita, publik berhak tahu di mana letak masalahnya, dan siapa yang harus bertanggung jawab,”Ujarnya.
Sementara, seorang warga di jalan raung berulang kali mengeluhkan bahwa kondisi penerangan jalan ( PJU ) yang gelap itu manjadi kekhawatiran serius bagi warga sekitar, Karena akan rawan kecelakan dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi tempat yang empuk bagi pelalu tindak kriminal melancarkan aksinya.
” Jadi, Saya berharap pemerintah daerah yaitu Instansi teknis terkait segera beraksi sebelum ada kejadian yang tidak diinginkan.”Harapnya.
Hingga berita diterbitkan belum ada keterangan resmi dari pihak teknis terkait, Namun media ini akan terus berupaya melakukan konfirmasi.”
Pewarta: HR
