Oleh:Ludianto
Sumenep, Globalindo.net – Program Makan Bergizi (MBG) digembar-gemborkan sebagai jawaban negara atas persoalan gizi anak. Narasinya terdengar heroik: melawan stunting, mencetak generasi unggul, dan memastikan keadilan pangan. Namun di lapangan, MBG justru menyisakan ironi negara rajin membagi makanan, tetapi lalai memastikan gizinya benar-benar bermakna.
Yang terjadi kemudian bukan revolusi gizi, melainkan rutinitas makan gratis.
Di banyak sekolah, MBG tidak lagi dipahami sebagai intervensi kesehatan, melainkan sebagai pengganti bekal. Orang tua pelan-pelan berhenti menyiapkan makanan dari rumah. Bukan karena malas, melainkan karena negara memberi sinyal keliru: seolah-olah urusan makan anak kini sepenuhnya menjadi tanggung jawab program. Negara hadir, keluarga mundur.
Lebih menyedihkan lagi, kualitas makanan MBG sering kali tak sebanding dengan jargon kebijakan. Menu monoton, porsi tak masuk akal, rasa yang diabaikan, dan kandungan gizi yang tak pernah diuji secara terbuka. Anak-anak makan karena lapar, bukan karena makanannya sehat. Bahkan tak jarang, makanan MBG berakhir di tong sampah.sebuah paradoks brutal di tengah klaim pemenuhan gizi.
Di titik ini, MBG gagal memahami satu hal penting: makan bergizi bukan soal perut kenyang, tetapi soal tubuh yang tumbuh dengan benar. Gizi tidak bisa diserahkan pada logistik semata. Ia menuntut ilmu, pengawasan, dan tanggung jawab moral. Tanpa itu, MBG hanya menjadi proyek distribusi pangan berlabel kesehatan.
Masalahnya bukan pada niat, tetapi pada desain kebijakan yang malas berpikir. Keberhasilan MBG diukur dari jumlah kotak nasi yang dibagikan, bukan dari perubahan status gizi anak. Laporan administratif lebih penting daripada dampak nyata. Selama makanan tersalurkan, program dianggap sukses meski kualitasnya dipertanyakan, meski anak tetap kekurangan zat besi, protein, atau vitamin.
Lebih jauh, MBG berisiko menciptakan generasi yang keliru memahami hak. Anak-anak diajari bahwa makan sehat adalah hadiah dari program, bukan kebutuhan yang harus diperjuangkan dan dijaga setiap hari. Orang tua dibiasakan pasif, sekolah dibebani distribusi, sementara negara merasa cukup dengan klaim angka.
Tak kalah berbahaya, program sebesar MBG membuka ruang abu-abu anggaran. Ketika pengawasan lemah dan partisipasi publik minim, kualitas makanan mudah dikorbankan demi efisiensi biaya. Di sinilah MBG rawan berubah menjadi ladang proyek, bukan kebijakan berbasis hak anak. Murah, cepat, dan asal jalan yang penting laporan selesai.
Seharusnya MBG menjadi pelengkap, bukan pengganti. Ia mesti menyasar mereka yang benar-benar membutuhkan, bukan dijadikan solusi instan yang menghapus peran keluarga. Edukasi gizi harus berjalan seiring distribusi makanan. Standar menu harus transparan dan bisa diuji publik. Tanpa itu, MBG hanya kosmetik kebijakan tampak peduli, tapi kosong substansi.
Jika negara sungguh serius membangun generasi unggul, maka MBG tak boleh berhenti di dapur dan kotak makan. Ia harus berani dievaluasi, bahkan dikritik keras. Sebab anak-anak tidak butuh program yang sekadar mengenyangkan, tetapi kebijakan yang sungguh-sungguh menyehatkan.
Jika tidak, MBG akan dikenang bukan sebagai terobosan gizi, melainkan sebagai momen ketika negara memilih jalan pintas: mengganti bekal, bukan memperbaiki masa depan.”*****
