OPINI. Globalindo.Net – Jawa Barat kembali merayakan angka. Rp296,8 triliun investasi dipajang seperti menara emas di tengah alun-alun statistik, dijadikan simbol kejayaan, kebanggaan, dan prestasi. Grafik naik, peringkat nasional tertinggi, sorak kebijakan pun menggema di gedung sate. Tetapi pertanyaan mendasarnya sederhana: siapa yang benar-benar naik bersama angka itu?
Padahal di saat yang sama, lebih dari 1,7 juta warga Jawa Barat masih menganggur, dengan tingkat pengangguran terbuka berada di kisaran 6–7 persen salah satu yang tertinggi secara nasional. Di sinilah paradoks itu berdiri telanjang. Modal datang berbondong-bondong, tetapi pekerjaan berjalan tertatih. Jawa Barat menjadi etalase investasi, namun juga gudang pengangguran.
Investasi disebut sebagai jalan menuju kesejahteraan, penciptaan kerja, dan kebahagiaan ekonomi. Namun pengalaman publik berkata lain: angka tumbuh lebih cepat daripada lapangan kerja. Modal datang lebih cepat daripada upah layak. Pabrik berdiri lebih cepat daripada kepastian masa depan.
Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa investasi bukan sekadar angka, melainkan kesejahteraan. Pernyataan itu indah secara retorika. Namun realitas sosial seringkali membantahnya. Di banyak tempat, investasi justru hadir sebagai benteng berpagar tinggi, eksklusif, tertutup, dan jauh dari kehidupan warga sekitar. Mesin bekerja, tetapi tangan manusia tak selalu dilibatkan. Modal bergerak, tetapi rakyat tetap diam di pinggir lintasan.
Pemerintah daerah terlalu sering mengukur keberhasilan dari nilai kontrak, bukan dari jumlah keluarga yang keluar dari pengangguran. Dari besaran investasi, bukan dari anak muda yang akhirnya bekerja. Dari peringkat nasional, bukan dari perut yang akhirnya kenyang. Maka investasi berubah dari alat kesejahteraan menjadi simbol kekuasaan ekonomi megah di laporan, hampa di kenyataan.
Sinergi, kolaborasi, dan iklim usaha sehat terus dikumandangkan. Namun tanpa keberpihakan yang tegas, semua itu hanya akan menjadi orkestra kata-kata di ruang elite, jauh dari denyut pasar, sawah, bengkel, dan kampung. Investasi tanpa keberpihakan hanyalah arus modal yang lewat bukan akar yang tumbuh.
Jawa Barat tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah keadilan distribusi manfaat.
Jika investasi hanya menumpuk di atas, ia akan menjadi menara gading ekonomi: tinggi, indah, tetapi terpisah dari tanah. Jika investasi tidak menjelma pekerjaan, ia hanya menjadi kemenangan laporan, bukan kemenangan rakyat.
Sebab sejatinya, kemajuan bukan diukur dari triliunan rupiah yang masuk, melainkan dari berapa banyak warga yang tidak lagi menganggur, berapa banyak keluarga yang tidak lagi bergantung pada harapan, dan berapa banyak masa depan yang tidak lagi tertunda.
Red
