SUMENEP, Globalindo.net — Program Makan Bergizi (MBG) yang digulirkan pemerintah untuk anak sekolah di tingkat SD sebagai intervensi serius untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah. Namun, menu MBG yang beredar di Kecamatan manding, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, justru memunculkan tanda tanya besar di ruang publik: apakah ini benar menu MBG hanya sekadar menggugurkan kewajiban program?
Berdasarkan foto yang dikirim dari wali murid di wilayah kecamatan manding tersebut, satu paket MBG terlihat hanya terdiri dari nasi putih, lakunya tahu satu dan ayam, sambal, Secara kasat mata, komposisi ini sulit disebut sebagai menu bergizi seimbang, apalagi jika dikaitkan dengan standar kebutuhan nutrisi anak usia sekolah.
Persoalan dasarnya bukan semata soal “ada atau tidak adanya”, melainkan kesesuaian menu dengan tujuan program. Anak yang membutuhkan protein hewani yang cukup, sayuran beragam, serta asupan vitamin dan mineral yang terukur. Menu yang disajikan di SDN Manding timur justru terkesan minimalis, monoton, dan lebih menyerupai konsumsi praktis orang dewasa ketimbang menu edukatif bagi tumbuh kembang anak.
Kondisi ini mendorong publik mempertanyakan mekanisme perencanaan menu MBG di tingkat daerah. Apakah penyusunan menu melibatkan tenaga ahli gizi? Apakah ada evaluasi kandungan nutrisi sebelum menu didistribusikan ke sekolah-sekolah atau jangan-jangan standar program direduksi sebatas kecukupan administratif dan hitungan biaya perporsi?
MBG bukan sekadar soal makan gratis. Program ini membawa mandat strategis: menekan angka stunting, meningkatkan daya konsentrasi belajar, dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia sejak dini. Jika implementasinya di lapangan—termasuk di sekolah SDN Manding timur justru menyisakan banyak pertanyaan, maka tujuan besar tersebut berpotensi gagal di level paling mendasar.
Aspek transparansi anggaran pun tak bisa diabaikan. Masyarakat berhak mengetahui besaran biaya perporsi MBG, pola pengadaan bahan makanan, serta sistem pengawasan yang dijalankan pemerintah daerah. Tanpa keterbukaan, program besar MBG menjadi rutinitas seremonial tanpa dampak substansial.
Ironisnya, Sumenep dikenal kaya sumber pangan lokal bergizi. Laut, ladang, dan hasil tani Madura seharusnya bisa menjadi basis menu MBG yang berkualitas. Jika realitas di lapangan justru menunjukkan menu yang dipertanyakan, maka problemnya bukan pada ketersediaan bahan, melainkan pada kemauan dan keseriusan pengelola kebijakan.
MBG seharusnya menjadi investasi masa depan, bukan sekadar proyek penghabisan anggaran. ketika menu yang disajikan pada anak sekolah di SDN Manding timur justru memicu keraguan publik, ketika terjadi hal yang tidak di inginkan pada anak-anak dan siapa yang akan bertanggung jawab atas kualitas gizi anak-anak di daerah ini,”
Pewarta: HR
