Bandung, Globalindo.Net – Pemprov Jabar berencana menukar sahamnya di Bandara Kertajati dengan kepemilikan saham Bandara Husein Sastranegara dari pemerintah pusat. Skema tukar guling ini diinisiasi untuk mempercepat pengembangan Kertajati oleh pusat, sambil mengamankan aset strategis di Bandara Husein yang terletak di pusat Kota Bandung.
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, ingin memindahkan pengelolaan mayoritas saham Kertajati ke pemerintah pusat, agar bandara di Majalengka itu bisa optimal sebagai Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB). Kepala Bappeda Jabar, Dedi Mulyadi, menyebut langkah ini rasional karena provinsi memiliki saham dominan di Kertajati namun terbatas dalam operasional penerbangan yang menjadi kewenangan pusat.
Ketua Umum LKPP Jabar, Abdurahman T Pratomo, SH.,MH., menyampaikan tanggapan positifnya atas keinginan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. “Ini merupakan langkah cerdas karena selama ini Kertajati menjadi beban APBD Propinsi Jabar akibat kegagalan perencanaan masa jabatan gubernur sebelumnya,” ujarnya, Sabtu(16/01).
Namun, Abdurahman juga meminta agar pihak pemprov Jabar untuk berhati-hati. “Harus dikaji dari berbagai aspek seperti aspek hukum, aspek ekonomi, dan bisnisnya. Jangan terburu-buru,” tambahnya.
Rencana tukar guling ini memiliki sejumlah peluang positif, seperti Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati (KJT) tidak lagi jadi beban pemprop Jabar dan tanggung jawab akan diambil alih pemerintah pusat. Pemerintah pusat juga lebih berpengalaman dalam jaringan transportasi udara yang lebih luas.
Namun, ada juga potensi risiko yang cukup kompleks. Pemprov Jabar harus mempertimbangkan dengan matang sebelum mengambil keputusan. Target realisasi ditetapkan pada 2027, meski negosiasi masih berlangsung. Pada 2026, provinsi tetap mengalokasikan Rp.100 miliar sebagai penyertaan modal untuk operasional Kertajati.
Rif
